RUU Penyiaran Cegah Penyalahgunaan Platform Digital

BERITAJABAR.ID, Jakarta – Upaya Komisi I DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran mendapat dukungan luas dari kalangan industri penyiaran nasional. Revisi ini dinilai penting untuk mencegah perlindungan platform digital dan memperjelas batas kewenangan antar-lembaga pengawas di era media multiplatform.

Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyatakan bahwa definisi periklanan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyuian perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketimpangan pengawasan antara media konvensional dan platform digital berbasis _over the top (OTT)_ seperti YouTube, TikTok, dan Netflix.

“Terjadi mengabaikan hukum. TV konvensional merasa hanya mereka yang menyiarkan, sementara platform digital tidak. Kalau semua digabung, KPI akan jadi super power. Maka _OTT_ sebaiknya diatur dalam UU yang berbeda,” ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, penyatuan pengaturan konten televisi dan platform digital dalam satu regulasi berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga seperti Komisi Penyuaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, serta Direktorat Pengawasan Ruang Digital di bawah Kementerian Kominfo.

Abraham juga menyoroti maraknya konten-konten vulgar yang beredar di platform digital yang belum menarik regulasi yang tegas. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan UU khusus mengenai penyiaran digital agar dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

“Kalau mau dimasukkan, harus jelas sejak awal. Judulnya juga harus diubah, misalnya jadi ‘RUU Penyuaran dan Konten Digital’. Kalau tidak, ini akan menimbulkan konflik kewenangan,” tegasnya.

Dukungan terhadap langkah DPR ini juga datang dari kalangan industri. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menyatakan bahwa revisi UU Penyusunan sudah mendesak mengingat proses yang telah tertunda selama 13 tahun. Sekretaris Jenderal ATVSI, Gilang Iskandar, menyambut baik upaya DPR dalam menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan era digital.

“ATVSI menyambut baik upaya Komisi I DPR RI untuk menyelesaikan revisi UUP karena sudah sekitar 13 tahun proses ini berjalan,” ujarnya dalam forum dialog antara DPR dan pemangku kepentingan Penerbitan di Sumatera Utara

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memastikan bahwa revisi ini merupakan inisiatif untuk memastikan regulasi penyiaran nasional tidak ketinggalan zaman.

“Melalui forum ini kami berharap masukan dari para pemangku kepentingan dapat memperkuat rumusan akhir UU,” katanya.

Dengan semakin meningkatnya konsumsi konten digital oleh masyarakat, pembentukan kerangka hukum yang jelas dan progresif menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Komitmen DPR untuk segera menuntaskan revisi UU Penyiaran yang dinilai sebagai sinyal positif menuju ekosistem media yang lebih sehat, transparan, dan inklusif. ()