Pembangunan Jembatan Cimider Rp8 Miliar Dimulai, Pengawas Menghilang dan Hak Lahan Warga Masih Menggantung

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, proyek Pembangunan Jembatan Cimider di Kecamatan Telagasari senilai lebih dari Rp8 miliar dari dana APBD TA 2026 diduga kuat berjalan tanpa pengawasan ketat di lapangan, serta menyisakan persoalan krusial terkait hak atas tanah warga yang belum diselesaikan.

Berdasarkan papan informasi resmi di lokasi, proyek ini di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 1 Kabupaten Karawang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kontraktor CV. Azzahra Amoria dengan konsultan supervisi PT. Ganesha Pratama Consultant. Kontrak kerja telah ditandatangani sejak 21 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender, terhitung sejak 22 Juli 2026 hingga 18 Desember 2026 untuk membangun jembatan dengan volume panjang 35 meter dan lebar 6 meter.

Proyek Miliaran Berjalan Tanpa Pengawasan, Mandor dan Konsultan Ghaib

Saat awak media melakukan pantauan langsung ke lokasi pada Rabu, 2 September 2026 sekitar pukul 09.30 WIB, terlihat aktivitas berat sedang berlangsung. Satu unit ekskavator dengan lengan paku tampak sibuk membongkar badan jembatan lama, sementara para pekerja lainnya mempersiapkan tahapan konstruksi berikutnya.

Namun, pemandangan ironis tersaji di tengah risiko tinggi pekerjaan konstruksi tersebut. Tidak ada satu pun pihak pengawas dari Dinas PUPR Karawang, konsultan supervisi dari PT. Ganesha Pratama Consultant, maupun mandor dari CV. Azzahra Amoria yang menampakkan diri.

Di lokasi, awak media hanya berhasil menemui dan mewawancarai seorang staf yang mengaku sebagai bagian logistik proyek. Absennya para pemegang kendali teknis dan pengawasan ini memicu pertanyaan besar: Bagaimana kualitas pembongkaran dan realisasi fisik proyek senilai Rp8.077.251.726 ini dapat dijamin jika para pengawasnya ‘ghaib’ saat jam kerja krusial? Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi kontrol internal dari Dinas PUPR Karawang terhadap serapan anggaran publik.

Ironi Pembangunan: Lahan Digusur, Ganti Rugi Belum Dibayar

Catatan paling merah dalam investigasi lapangan ini adalah aspek sosial dan hukum terkait pembebasan lahan warga. Informasi yang dihimpun di lokasi memastikan adanya sejumlah lahan milik warga setempat yang terdampak dan harus dibebaskan demi proyek jembatan dengan bentang lebar 6 meter ini.

Mirisnya, uang ganti rugi pembebasan tanah ternyata belum diterima oleh para pemilik lahan, padahal alat berat sudah merangsek masuk dan pekerjaan fisik telah berjalan. Tindakan mendahului pembayaran ini jelas menabrak etika tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mencederai hak konstitusional warga atas kepemilikan tanahnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang dan Dinas PUPR terkesan terburu-buru mengejar target fisik tanpa menuntaskan kewajiban administratif dan finansial kepada rakyat kecil. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, proyek Jembatan Cimider berpotensi terhambat oleh konflik agraria dan gugatan hukum di kemudian hari.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang maupun perwakilan CV. Azzahra Amoria belum memberikan klarifikasi resmi terkait hilangnya pengawas di lapangan dan kepastian waktu pembayaran ganti rugi lahan bagi warga Telagasari yang terdampak. Publik Karawang kini menanti transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum untuk mengawal uang rakyat ini agar tidak berujung pada kerugian negara dan kesengsaraan warga. (Dinros)