Anggaran 1 Miliar Mengucur ke SDN Pasirtalaga III, Pengawasan P2SP Harus Dikawal Ketat!

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Kucuran dana segar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.040.916.220 dialokasikan untuk membenahi infrastruktur di SDN Pasirtalaga III, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Proyek yang bertajuk Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini dikerjakan swakelola oleh Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa kerja 120 hari kalender.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Rabu, 2 September 2026, proyek di bawah payung Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini menyasar rehabilitasi 3 ruang kelas dan pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB).Namun, di balik papan informasi bernilai miliaran rupiah tersebut, terdapat beberapa catatan kritis yang memerlukan pengawasan ketat dari publik dan pihak terkait.

Ketidakhadiran Kepala Sekolah di Tengah Momentum Krusial

Saat awak media mendatangi lokasi pembangunan guna melakukan konfirmasi mengenai detail teknis dan rencana anggaran biaya (RAB), Kepala SDN Pasirtalaga III tidak berada di tempat. Menurut keterangan pihak sekolah, yang bersangkutan tengah menghadiri pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Pasirtalaga I.

Absennya pimpinan sekolah di saat proyek vital ini mulai berjalan memicu pertanyaan mengenai manajemen pengawasan internal. Sebagai penanggung jawab utama, kehadiran kepala sekolah di lokasi sangat krusial untuk memastikan bahwa alokasi dana miliaran rupiah dari negara ini benar-benar terealisasi sesuai dengan spesifikasi baku tanpa ada celah penyimpangan.

Nunu, salah satu guru yang menemui awak media, menjelaskan bahwa seluruh proyek ini mengoptimalkan potensi lokal.

“Semua pekerja menggunakan tenaga lokal atau pekerja dari lingkungan, karena orang sini juga ada yang ahli dalam pembuatan bangunan struktur baja ringan,” ujarnya.

Mengawal Uang Rakyat Senilai 1 Miliar lebih

Masa pelaksanaan 120 hari kalender menuntut ketepatan waktu dan efisiensi kerja. Dengan anggaran jumbo melebihi 1 miliar rupiah untuk total 4 ruang kelas (3 rehab, 1 baru), rincian penggunaan anggaran per-item bangunan harus dibuka secara transparan kepada komite sekolah dan masyarakat.

P2SP memikul beban berat untuk membuktikan bahwa sistem swakelola ini tidak menjadi ladang kongkalikong baru, melainkan melahirkan fasilitas pendidikan yang kokoh, aman, dan ramah anak di Kabupaten Karawang. Publik kini menunggu pembuktian fisik yang sebanding dengan nilai rupiah yang digelontorkan dari uang rakyat tersebut. (Apih/Ujang)