UMP Jabar 2027 Naik 29,44 Persen, APINDO Khawatir Industri Padat Karya Tertekan

BANDUNG, BERITAJABAR ID — Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar 29,44 persen berpotensi menambah beban industri padat karya di tengah upaya menjaga produktivitas, daya saing, dan keberlangsungan lapangan kerja.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menilai, lonjakan upah tersebut perlu diantisipasi, terutama oleh industri tekstil, garmen, dan alas kaki yang beroperasi di daerah dengan tingkat produktivitas dan kapasitas industri yang masih berkembang.

Ketua APINDO Jawa Barat Ning Wahyu Astutik mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 3 juta. UMP tersebut naik Rp 682.399 dibandingkan tahun sebelumnya dan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Meski kenaikan upah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, Ning mengingatkan, kemampuan perusahaan dalam menanggung biaya tenaga kerja perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

Tekanan dinilai terutama berpotensi dirasakan industri di Garut, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Tasikmalaya. Di daerah tersebut, industri padat karya masih terus mengembangkan produktivitas dan kapasitas produksi, meskipun telah menyerap ribuan hingga puluhan ribu pekerja.

Ning mencontohkan, di Kabupaten Garut, ketika upah minimum kabupaten (UMK) 2026 berada di kisaran Rp 2,47 juta, penghasilan pekerja atau take home pay di sejumlah perusahaan yang dicermati APINDO sudah mencapai Rp 3,4 juta-Rp 3,7 juta per bulan.

Besaran penghasilan tersebut antara lain dipengaruhi jam kerja lembur untuk memenuhi target produksi dan tenggat pengiriman barang.

“Kenaikan hampir 30 persen berada jauh di luar ekspektasi perencanaan bisnis dan memberikan tekanan besar bagi industri yang sedang bertumbuh,” ujar Ning dalam keterangan resmi, Minggu (22/11/2026).

Menurut Ning, kenaikan upah pokok juga akan berdampak pada komponen biaya ketenagakerjaan lainnya, mulai dari iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, upah lembur, tunjangan hari raya (THR), hingga kewajiban pesangon dan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, kenaikan upah minimum berpotensi mempersempit rentang penghasilan dalam struktur dan skala upah perusahaan. Selisih penghasilan antara pekerja baru dengan pekerja yang memiliki masa kerja, pengalaman, dan kompetensi lebih tinggi dapat semakin kecil sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian pengupahan.

APINDO juga mengkhawatirkan tambahan beban apabila kenaikan UMP diikuti penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Penetapan upah sektoral, kata Ning, harus mempertimbangkan karakteristik industri, tingkat teknologi, nilai tambah, risiko pekerjaan, serta kemampuan perusahaan.

Industri tekstil, garmen, dan alas kaki yang menyerap banyak tenaga kerja dinilai perlu memperoleh perhatian agar tidak terbebani tambahan biaya yang berlebihan.

“Jangan sampai industri yang selama ini menjadi unggulan dan memberikan kontribusi besar bagi daerah justru dibebani tambahan biaya UMSK yang semakin mengurangi daya saingnya,” kata Ning.

Di sisi lain, APINDO mengapresiasi ketentuan Diktum Keempat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 yang membuka ruang bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi UMP untuk mengajukan permohonan pengecualian kepada gubernur.

Ketentuan tersebut dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kemampuan riil perusahaan secara objektif, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah potensi kehilangan lapangan kerja.

APINDO juga meminta kebijakan pengupahan mempertimbangkan disparitas antardaerah. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang memiliki tingkat upah minimum relatif tinggi diharapkan menerapkan kenaikan secara terukur. Sementara daerah dengan upah lebih rendah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja secara bertahap sesuai kemampuan ekonominya.

Kepastian regulasi, menurut Ning, menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan lokasi dan mengembangkan usaha. Terlebih, Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota dengan karakteristik industri serta kemampuan ekonomi yang berbeda.

APINDO berharap rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan UMSK disusun secara objektif dan transparan melalui kajian Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Ning mengajak seluruh unsur hubungan industrial memperkuat dialog tripartit agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan beriringan dengan produktivitas industri dan keberlangsungan lapangan kerja.

APINDO mengimbau perusahaan yang mampu tetap memenuhi ketentuan upah minimum. Sementara perusahaan yang mengalami kesulitan diharapkan menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan pengecualian sesuai mekanisme yang tersedia.