Filosofi Sepeda Ontel dan Wajah Baru Pembangunan Kawasan Transmigrasi

JAKARTA, BERITAJABAR.ID — Derit rantai dan gemerincing bel ratusan sepeda tua (ontel) memecah keheningan pagi di halaman Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2026).

Para pegiat sepeda klasik yang akrab disapa ontelis dan ontelista berkumpul dengan balutan busana perjuangan dan pakaian adat nusantara dalam gelaran bertajuk Gowes Kebangsaan.

Kegiatan yang digelar menyongsong peringatan Hari Transmigrasi pada 10 Desember 2026 mendatang ini menjadi ruang perjumpaan lintas identitas.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Muladi tampak larut di tengah kerumunan peserta, termasuk berinteraksi hangat dengan peserta yang berdandan menyerupai tokoh legendaris Panglima Besar Jenderal Sudirman hingga karakter ikonik lagu Iwan Fals, Umar Bakri.

Namun, di balik kemeriahan mengayuh sepeda tua, terselip pesan reflektif mengenai arah dan relevansi program transmigrasi di era modern. Viva Yoga menarik benang merah antara filosofi sepeda ontel dan napas panjang perjalanan para transmigran di tanah air.

Menurut Viva, sepeda ontel bukan sekadar artefak nostalgia, melainkan saksi bisu ketangguhan sejarah bangsa saat para pejuang bergerilya melawan penjajahan. Semangat juang dan keseimbangan dalam mengayuh sepeda itulah yang menjadi cerminan perjuangan warga transmigran dalam mengubah nasib di tanah harapan yang baru.

“Hanya dengan kerja sama, gotong royong, dan kebersamaan membangun soliditas, seluruh perjuangan itu akan mencapai tujuannya,” ujar Viva di sela-sela acara.

Empat Mandat Strategis

Momentum ini sekaligus menegaskan kembali posisi Kementerian Transmigrasi yang kini kembali berdiri sebagai kementerian mandiri di bawah Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemisahan dan penguatan kelembagaan ini membawa empat mandat krusial yang melampaui sekadar urusan pemindahan penduduk.

Pertama, merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perpindahan penduduk dari wilayah padat seperti Jawa dan Bali menuju Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Papua merupakan proses sosiologis dan kultural. Akulturasi budaya serta asimilasi melalui perkawinan antarsuku di kawasan transmigrasi menjadi perekat integrasi nasional yang konkret.

Kedua, mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan reforma agraria. Negara hadir memberikan akses lahan produktif bagi warga untuk dikelola sebagai basis ekonomi keluarga.

Ketiga, menopang kemandirian dan swasembada pangan nasional. Berdasarkan tinjauan lapangan dari Aceh hingga Papua, kawasan-kawasan transmigrasi terbukti bertransformasi menjadi lumbung pangan dan sentra produksi beras yang menopang ketahanan pangan negara.

Keempat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sejak digulirkan pada era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, rekam jejak transmigrasi telah melahirkan struktur pemerintahan dan wilayah otonom baru yang signifikan. Tercatat, program ini telah membidani lahirnya 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, hingga tiga ibu kota provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.

Melalui kilas balik sejarah dan capaian pembangunan tersebut, perayaan Hari Transmigrasi tahun ini menjadi pengingat bahwa transmigrasi bukan lagi kebijakan masa lalu. Ia adalah strategi pembangunan nasional yang terus dikayuh untuk menjembatani pemerataan kesejahteraan dari pusat hingga ke pinggiran negeri.