Soroti Proyek Jembatan Kalibuaya, Pengawas PUPR Karawang Diduga “Makan Gaji Buta

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Transparansi dan pengawasan melekat dalam proyek infrastruktur publik di Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan tajam. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang saat ini tengah menggelar proyek penggantian jembatan di Dusun 3 Citajaya, Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari. Sayangnya, pelaksanaan di lapangan diduga kuat luput dari pengawasan resmi.

Proyek dengan nomor kontrak 027.2/121/JLN/2026 ini menelan anggaran negara yang cukup besar, yakni senilai Rp198.814.000. Pekerjaan konstruksi yang memiliki volume panjang 7 meter dan lebar 5 meter tersebut diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu CV. Tirta Kencana, dengan masa pengerjaan selama 60 hari kalender.

Pengawas Dinas “Gaib” di Lapangan

Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi kegiatan, ditemukan pemandangan yang mengundang tanda tanya besar terkait komitmen penegakan standardisasi kerja. Di lokasi pembangunan jembatan, hanya terlihat para pekerja konstruksi yang sibuk beraktivitas. Tidak tampak satu pun batang hidung pengawas dari Dinas PUPR Karawang maupun konsultan pengawas yang seharusnya melekat di lokasi.

Absennya pengawas dinas ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai kualitas hasil akhir proyek. Tanpa pengawasan ketat, bagaimana publik bisa menjamin bahwa spesifikasi teknik, campuran material, dan pembesian jembatan dilakukan sesuai standar baku yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)?

Anggaran Ratusan Juta Taruhannya

Penggantian jembatan adalah infrastruktur vital yang menyangkut keselamatan jiwa warga Desa Kalibuaya dan sekitarnya. Alokasi anggaran hampir Rp200 juta uang rakyat ini terkesan dibiarkan diolah begitu saja oleh kontraktor tanpa kontrol berlapis dari instansi yang bertanggung jawab.

Praktik pengawasan yang longgar seperti ini kerap menjadi celah terjadinya pengurangan volume atau penurunan kualitas material demi meraup keuntungan sepihak. Dinas PUPR Karawang seharusnya paham bahwa tugas mereka tidak selesai hanya sampai menandatangani kontrak dan menyerahkan pekerjaan kepada CV. Tirta Kencana.

Menuntut Ketegasan Kepala Dinas

Publik kini mendesak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk segera mengevaluasi kinerja para pengawas lapangan yang digaji oleh uang rakyat namun minim kehadiran. Jika pembiaran ini terus berlanjut, citra pembangunan di bawah Pemkab Karawang akan terus dinilai buruk dan sekadar menjadi proyek formalitas tanpa mutu yang tahan lama.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Karawang maupun perwakilan CV. Tirta Kencana belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran pengawas di lokasi proyek jembatan Kalibuaya tersebut.