Pungutan Seragam Berkedok Syarat Masuk: Menggugat Kejahatan Verbal Oknum Guru SMPN 3 Telagasari

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Slogan “Wajib Belajar 9 Tahun” yang didengungkan pemerintah tampaknya harus berbenturan dengan realitas pahit di Karawang. Di SMPN 3 Telagasari, selembar kain seragam seolah menjadi “tiket” lebih utama ketimbang hak dasar seorang anak untuk mengecap pendidikan tanpa intimidasi.

Seorang ibu berinisial UN membuka tabir gelap di balik pagar sekolah. Anaknya, Ca, siswa baru tahun ajaran 2025/2026, kini harus menanggung beban psikis akibat kebijakan sekolah yang lebih mementingkan komersialisasi seragam ketimbang empati kemanusiaan.

Seragam Bekas yang Menjadi Dosa

Lantaran keterbatasan ekonomi, UN terpaksa membekali Ca dengan seragam bekas milik kakaknya. Namun, pilihan untuk bertahan hidup ini justru menjadi sasaran empuk sindiran pihak sekolah. Koperasi sekolah, yang seharusnya berfungsi menyejahterakan warga sekolah, kini terkesan beralih fungsi menjadi “loket paksaan”.

Bu Bani, salah satu guru yang mengurusi koperasi, melontarkan pernyataan yang mencederai akal sehat pendidikan: “Persyaratan masuk sekolah ini adalah seragam, kalau tidak beli seragam apa hasilnya sekolah ini.”

Konfirmasi Pihak Sekolah vs Bantahan Orang Tua

Setelah dua kali berusaha konfirmasi, awak media akhirnya berhasil menemui pihak sekolah pada Senin (20/4/2026). Saat dikonfirmasi, pihak sekolah sempat berdalih bahwa koperasi tidak menjual seragam secara langsung, melainkan hanya memperlihatkan contoh untuk dibeli oleh orang tua siswa di pasar.

Namun, pernyataan tersebut dibantah keras oleh Ibu UN. Ia menegaskan adanya ketidakkonsistenan di lapangan. “Mereka bilang cuma contoh, tapi kenyataannya siswa yang sudah lunas bayar seragam langsung dipanggil oleh pihak sekolah dan dikasihkan seragamnya (di sekolah). Kalau belum lunas, ya disindir-sindir,” tegas UN.

Pernyataan ini memicu pertanyaan besar: Sejak kapan kualitas hasil pendidikan diukur dari baru atau tidaknya seragam seorang siswa? Apakah SMPN 3 Telagasari sedang mencetak intelektual atau sekadar menjadi “showroom” pakaian?

Pungutan di Balik Kursi dan Kain

Beban UN tidak berhenti di seragam. Untuk siswa perempuan, sekolah membanderol harga Rp1.500.000, sebuah angka yang fantastis bagi rakyat kecil. Belum lagi pungutan biaya bangku sebesar Rp180.000 per siswa yang hingga kini belum mampu dilunasi UN.

Pungutan-pungutan ini seolah menegaskan bahwa sekolah negeri yang seharusnya disubsidi penuh oleh negara, perlahan-lahan berubah menjadi institusi yang eksklusif bagi mereka yang mampu membayar.

Kejahatan Verbal di Ruang Kelas

Tindakan menagih atau menyindir masalah seragam di depan siswa lain adalah bentuk kejahatan verbal. Hal ini ditegaskan oleh Darmawan, seorang pemerhati pendidikan di Kecamatan Telagasari.

“Menagih seragam di depan siswa lain adalah tindakan yang bisa menjatuhkan mental anak. Ini bukan sekadar urusan kain, tapi perlindungan terhadap martabat siswa,” ujar Darmawan.

Darmawan menekankan empat poin krusial mengapa tindakan oknum guru di SMPN 3 Telagasari tidak dapat dibenarkan:

1. Trauma Mendalam: Mempermalukan siswa menciptakan rasa tidak berdaya dan ketakutan yang permanen.

2. Pelanggaran UU: UU Perlindungan Anak jelas mengamanatkan perlindungan anak dari kekerasan psikis di lingkungan sekolah.

3. Salah Sasaran: Urusan administratif adalah ranah orang dewasa (sekolah dan orang tua), bukan beban yang diletakkan di bahu siswa.

4. Pemicu Bullying: Tindakan guru yang menyindir secara terbuka memberikan “lampu hijau” bagi siswa lain untuk melakukan perundungan terhadap siswa yang kurang mampu.

Menanti Ketegasan Dinas Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah berulang kali menegaskan larangan cara-cara yang merendahkan martabat siswa dalam urusan administrasi. Namun, kasus di SMPN 3 Telagasari menjadi bukti bahwa aturan tersebut hanya menjadi macan kertas di tingkat akar rumput.

Jika sekolah negeri masih menjadikan seragam sebagai syarat mutlak “keberhasilan” pendidikan, maka kita patut bertanya: Sedang mendidik atau sedang berbisnis?

Publik kini menanti suara tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Jangan sampai masa depan Ca dan siswa-siswa lainnya layu hanya karena mereka tidak mampu membeli kain baru di koperasi sekolah. (DinRos)