Pemerintah Percepat Rehabilitasi Aceh, Masyarakat Diimbau Waspadai Separatisme

BERITAJABAR.ID,  Aceh – Pemerintah fokus rehabilitasi rehabilitasi Aceh pasca banjir dan longsor menjadi prioritas utama, di tengah perlunya menjaga stabilitas dan kewaspadaan terhadap potensi separatisme yang dapat mengganggu proses pemulihan.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh aksi-aksi yang berpotensi mengganggu gangguan umum.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan penanggulangan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan.

Pratikno menyampaikan bahwa hari tersebut tepat satu bulan pascabencana banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi tersebut.

“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan, tetap melaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, membantu masyarakat yang terdampak bencana,” kata Pratikno.

Berdasarkan data terbaru, dari 52 kabupaten dan kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagian besar wilayah telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana.

Namun demikian, Pratikno menyebut masih ada 11 daerah di Aceh yang perlu diperpanjang status tanggap daruratnya.

“Hal itu dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan warga dapat terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke tahap pemulihan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Aceh pun resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung tanggal 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual dengan seluruh daerah terdampak dan kementerian terkait.

“Perpanjangan ini memberi ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dan terukur dalam melindungi masyarakat terdampak,” ujar Muzakir Manaf.

Di tengah upaya rehabilitasi tersebut, aparat keamanan bertindak terhadap gangguan stabilitas. TNI membubarkan aksi pengibaran bendera Bulan Bintang di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh–Medan
.
Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran bersama prajurit turun langsung ke lokasi dan meminta massa membubarkan diri serta menyerahkan bendera.

Dalam pembubaran itu, seorang pria yang diduga sebagai provokator diamankan. Dari dalam tasnya ditemukan sebilah rencong dan senjata api jenis pistol.

Pria tersebut beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Sekitar satu jam setelah kejadian, situasi kembali normal dan arus lalu lintas kembali lancar. ****