BERITAJABAT.ID, KARAWANG – Transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN Kedawung II, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, kini berada di bawah sorotan tajam.
Dugaan tata kelola yang tertutup dan fluktuasi anggaran yang tidak wajar memicu pertanyaan besar mengenai komitmen sekolah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas publik.
Dinding Tertutup dan Papan Informasi yang “Ghaib”
Hasil investigasi lapangan awak media pada Rabu (8/4/2026) mengungkap tabir ketidakterbukaan pihak sekolah. Setelah tiga kali upaya kunjungan, media hanya berhasil menemui salah seorang tenaga pendidik.
Fakta mengejutkan terungkap saat Seorang guru mengakui bahwa selama lima tahun mengajar di sekolah tersebut, ia tidak pernah mengetahui detail pengelolaan Dana BOS.
Hal ini diperparah dengan tidak adanya papan informasi Dana BOS yang seharusnya terpampang nyata sesuai amanat Permendikbudristek tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.
“Saya tidak pernah tahu (pengelolaan dana BOS), karena memang tidak pernah melihat ada papan informasinya di sekolah,” ujar salah seorang guru kepada awak media.
Bahkan, hal administratif sederhana seperti Buku Tamu pun tidak ditemukan. Pihak sekolah berdalih dokumen tersebut “terselip”, sebuah alasan yang dinilai tidak profesional bagi sebuah institusi pendidikan negara.
Anomali Anggaran: Lonjakan 300% dan Pola “Bongkar Pasang”
Berdasarkan data laporan keuangan yang dihimpun, terdapat beberapa poin anggaran yang menunjukkan anomali signifikan dalam tiga tahun terakhir:
Ledakan Biaya Sarpras: Pada tahun 2023, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) tercatat hanya Rp17,7 juta. Namun, di tahun 2024, angka ini melonjak drastis hingga Rp54,9 juta. Kenaikan sebesar 300% dalam setahun ini memicu pertanyaan: Kerusakan masif apa yang terjadi di sekolah hingga membutuhkan dana sebesar itu?
Inkonsistensi Multimedia: Pengadaan alat multimedia menunjukkan pola yang membingungkan. Setelah menganggarkan Rp30,6 juta di tahun 2023, anggaran ini merosot ke angka nol (Rp0) di tahun 2024, lalu muncul kembali sebesar Rp10,5 juta di tahun 2025. Perencanaan pengadaan barang di sekolah ini pun dinilai tidak memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas.
Lonjakan Honorarium: Pembayaran honorarium guru/tenaga kependidikan melonjak dari Rp105,9 juta (2023) menjadi Rp159,2 juta (2024), namun justru merosot tajam menjadi hanya Rp60,4 juta pada tahun 2025.
Estafet Kepemimpinan di Tengah Ketidakpastian
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa SDN Kedawung II saat ini dipimpin oleh Ibu Neni, menggantikan Ibu Ayu yang kini bertugas di SDN Pulokalapa II. Namun, pergantian kursi kepemimpinan ini tampaknya belum membawa angin segar bagi transparansi sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, baik kepala sekolah aktif maupun pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai kejanggalan-kejanggalan anggaran tersebut.
Masyarakat dan wali murid kini menanti jawaban: Apakah Dana BOS di SDN Kedawung II benar-benar digunakan untuk menunjang kualitas pendidikan siswa, atau hanya menjadi angka-angka di atas kertas yang luput dari pengawasan? (DinRos)
