BERITAJABAR.ID, KARAWANG — Gelombang pengunduran diri di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Karawang kini menjadi sorotan tajam. Mundurnya Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Tani Merdeka Karawang, Saibin Nurbayan, pada Senin (9/11/2026), menyingkap tabir keretakan internal yang kian menganga. Ironisnya, perpecahan ini tidak dipicu oleh dinamika politik praktis semata, melainkan berawal dari lambannya respons organisasi terhadap jeritan petani di lapangan.
Keputusan Saibin menanggalkan jabatannya merupakan puncak dari hilangnya kesepahaman dengan pucuk pimpinan organisasi. Pangkal masalahnya cukup krusial: krisis kekeringan yang melanda sekitar 80 hektare area persawahan di Desa Sindangkarya dan Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya. Sebagai garda terdepan di lapangan, Saibin menilai Ketua DPD Tani Merdeka Karawang, Putri Pasaribu, tidak menunjukkan kepekaan dan respons cepat dalam mengadvokasi keluhan petani yang terancam gagal panen tersebut.
Ketegangan mencapai titik didih ketika Menteri Pertanian Amran Sulaiman turun langsung meninjau Kecamatan Kutawaluya. Di momen krusial bagi nasib petani Karawang itu, Putri Pasaribu justru absen.
Alih-alih melakukan evaluasi atas ketidakhadirannya atau merespons cepat keluhan di lapangan, Saibin justru mendapat tudingan tidak berjalan “satu komando”.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: komando seperti apa yang diharapkan ketika nasib 80 hektare sawah petani sedang di ujung tanduk?
Respons Dingin dan Potensi Eksodus
Alih-alih meredam gejolak dan melakukan konsolidasi internal, respons Ketua DPD Putri Pasaribu justru terkesan defensif dan dingin. Menanggapi mundurnya sang Dansatgas, Putri menyampaikan terima kasih dengan nada santai. Ia hanya menyayangkan mekanisme penyampaian surat pengunduran diri yang dikirim melalui grup percakapan, bukan lewat pesan pribadi (japri) kepadanya. Lebih jauh, Putri secara terbuka mempersilakan pengurus lain untuk ikut mundur jika merasa sudah tidak lagi sepaham dengan kepemimpinannya.
Pernyataan yang terkesan menantang ini dinilai kontraproduktif bagi soliditas sebuah organisasi massa berbasis tani. Pasalnya, mundurnya Saibin bukanlah insiden tunggal. Sekitar sepekan sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPD Tani Merdeka Karawang, Didin, juga telah lebih dulu angkat kaki.
Alasan yang diungkapkan Didin pun senada dan mengarah pada persoalan gaya kepemimpinan. Didin menyoroti buruknya pola komunikasi yang tidak harmonis di jajaran pengurus DPD, serta menyinggung persoalan transparansi dalam pengelolaan organisasi.
Ujian Integritas Organisasi
Rangkaian peristiwa ini menjadi alarm keras bagi eksistensi Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Karawang. Sebagai organisasi yang mengusung nama “Tani” dan menyandang misi kemerdekaan serta kesejahteraan petani, keberpihakan nyata pada persoalan akar rumput—seperti masalah irigasi dan kekeringan—seharusnya menjadi panglima tertinggi, bukan sekadar urusan etika pesan singkat atau ego struktural.
Kini, kabar burung mengenai rencana pengunduran diri sejumlah pengurus di tingkat kecamatan mulai berembus kencang. Jika kepemimpinan DPD Tani Merdeka Karawang terus menutup diri dari kritik dan gagal memperbaiki komunikasi serta transparansi, organisasi ini terancam kehilangan legitimasi moralnya di mata para petani Karawang yang sedang berjuang mempertahankan lahan hidupnya. (Dinros)
