BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali menjadi sorotan. Kali ini tertuju pada Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, senin 13 Aprili 2026.
Penyertaan modal fantastis mencapai Rp334.018.800 selama 2023-2025, yang memicu dugaan ketidaksesuaian penggunaan dana. Meski aparat desa mengklaim unit usaha ayam petelur telah berjalan setahun dan berdampak sosial, transparansi laporan keuangan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih dipertanyakan.
Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (APBDes) ini diproyeksikan untuk menggerakkan roda ekonomi desa melalui unit usaha BUMDes. Namun, pertanyaan besarnya adalah: Apakah BUMDes Darawolong benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata (proaktif), atau justru mangkrak?
Potensi Dugaan Ketidaksesuaian
Penyertaan modal dalam jumlah besar (lebih dari sepertiga miliar rupiah) seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan PADes (Pendapatan Asli Desa) dan usaha yang terlihat nyata di lapangan. Namun, berdasarkan laporan yang beredar (mediaantikorupsi.com), terdapat dugaan laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi Dana Desa di Desa Darawolong tahun 2023, yang juga menyeret kinerja pemerintahan desa dalam mengelola anggaran.
Hal ini menimbulkan kecurigaan publik mengenai realisasi penggunaan modal BUMDes tersebut. Apakah dana ratusan juta tersebut digunakan sesuai rencana usaha (business plan) yang sah, atau hanya menjadi pengeluaran di atas kertas tanpa adanya unit usaha yang produktif?
Pentingnya Transparansi BUMDes
BUMDes didirikan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dana yang dialokasikan dari Dana Desa (DD) ke BUMDes harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Diharapkan aparat penegak hukum (Tipikor Polres Karawang) dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan ketat. Masyarakat Desa Darawolong berhak mengetahui:
Unit usaha apa saja yang dijalankan dengan dana Rp334 juta tersebut?
Di mana lokasi usaha dan bagaimana laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan tahun 2023-2024?
Apakah ada hasil usaha (keuntungan) yang masuk ke kas desa?
Diharapkan pemerintah desa setempat dapat segera memberikan klarifikasi terbuka atas penggunaan dana tersebut demi kepercayaan masyarakat. (DinRos)
