Menyoal Transparansi Dana BOS SDN Waringinkarya II: Fluktuasi Anggaran yang Mengundang Tanya

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah dasar kembali menjadi sorotan. Kali ini, sorotan tertuju pada SDN Waringinkarya II, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.

Berdasarkan data penggunaan dana BOS selama tiga tahun terakhir (2023–2025), ditemukan pergeseran angka yang signifikan pada pos Administrasi Kegiatan Sekolah serta biaya Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, anggaran administrasi kegiatan sekolah mencapai puncaknya dengan total Rp33.363.500 dalam dua tahap.

Namun, angka ini merosot tajam pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2024, total anggaran administrasi turun menjadi Rp19.330.200, dan kembali menyusut di tahun 2025 menjadi hanya Rp11.413.900. Penurunan lebih dari 60% dalam kurun waktu tiga tahun ini memicu pertanyaan kritis: apakah terjadi efisiensi besar-besaran, ataukah ada perubahan standar manajerial yang drastis di sekolah tersebut?

Kondisi sebaliknya justru terlihat pada pos Pembelajaran dan Ekstrakurikuler. Sempat menyentuh angka terendah pada tahun 2024 dengan total Rp14.100.000, anggaran ini melonjak drastis di tahun 2025 menjadi Rp31.002.300. Peningkatan dua kali lipat pada Tahap II tahun 2025 (Rp20.603.600) dibandingkan tahap sebelumnya menjadi anomali yang perlu diklarifikasi.

Secara teoritis, dana BOS bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Namun, fluktuasi yang tajam antara biaya administrasi yang terus menurun dan biaya pembelajaran yang melonjak tiba-tiba menimbulkan spekulasi mengenai akurasi perencanaan anggaran di sekolah tersebut.”Pengelolaan dana publik, sekecil apa pun, harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Publik, terutama orang tua murid, berhak mengetahui apakah lonjakan anggaran pembelajaran di tahun 2025 benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan fasilitas atau prestasi siswa di lapangan,” ungkap salah satu praktisi pendidikan di Karawang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SDN Waringinkarya II belum memberikan rincian detail mengenai program apa saja yang dijalankan hingga memakan biaya yang sangat dinamis tersebut. Ketertutupan informasi mengenai realisasi penggunaan dana di tingkat bawah seringkali menjadi celah terjadinya mal-administrasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang diharapkan melakukan evaluasi mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) sekolah-sekolah yang memiliki tren anggaran tidak stabil, guna memastikan setiap rupiah dana BOS benar-benar terserap untuk kepentingan siswa, bukan sekadar angka di atas kertas. (Dinros)