BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Pemandangan memprihatinkan terlihat di SDN Lemahmukti I, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Cat tembok bangunan sekolah yang kusam dan mengelupas di berbagai sudut, serta papan nama gugus depan gerakan pramuka yang sudah berkarat dimakan usia, menjadi potret kontras di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah, jumat 01 Mei 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah ini selalu mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di dalamnya memuat komponen pemeliharaan sarana prasarana (sarpras) dan administrasi kegiatan sekolah dalam jumlah yang tidak sedikit setiap tahunnya.
Dana Pemeliharaan Diduga “Menguap”
Tahun 2023, tahap I dan II, SDN Lemahmukti I menganggarkan pemeliharaan sarpras masing-masing Rp7.581.200 dan Rp12.537.100. Tren serupa berlanjut ke 2024 (Rp4.002.000 dan Rp11.133.000) hingga 2025 (Rp3.982.900 dan Rp11.450.000).Secara total, selama 3 tahun terakhir, puluhan juta rupiah dana BOS dialokasikan untuk pemeliharaan. Namun, kondisi riil di lapangan tidak mencerminkan adanya perawatan yang memadai.
Cat kusam, tembok terkelupas, dan papan nama berkarat adalah bukti fisik yang kasat mata.”Dana pemeliharaan itu seharusnya bisa membuat cat tidak kusam atau setidaknya papan nama Pramuka diperbaiki. Kalau kondisinya masih seperti ini, wajar jika publik bertanya, dana itu dipakai untuk apa?” ujar salah satu warga sekitar sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Anggaran Administrasi yang Fantastis
Kejanggalan tidak hanya ditemukan pada pos fisik. Postur anggaran untuk item “Administrasi Kegiatan Sekolah” justru terlihat jauh lebih fantastis. Pada Tahap II tahun 2023, misalnya, anggaran administrasi membengkak hingga Rp21.300.700.Besarnya angka tersebut memicu tanda tanya besar. Administrasi seperti apa di tingkat sekolah dasar yang menelan biaya hingga puluhan juta rupiah per tahap?
Ironisnya, di tengah anggaran yang melimpah, pihak sekolah melalui komite diduga masih memungut biaya Rp50.000 per siswa untuk perbaikan plafon kelas yang jebol.
Dalam aturan penggunaan dana BOS, anggaran administrasi biasanya meliputi pembelian alat tulis kantor (ATK), penggandaan dokumen, atau kegiatan daring. Jika biayanya melebihi anggaran pemeliharaan fisik secara konsisten, hal ini mengindikasikan adanya indikasi ketidakwajaran, atau dugaan “markup” pada komponen operasional yang tidak terlihat langsung oleh orang tua siswa.
Desakan Audit dan Transparansi
Kondisi SDN Lemahmukti I ini seharusnya menjadi perhatian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Pemeliharaan sarpras yang tidak sebanding dengan anggaran yang terserap menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.
Warga dan wali murid mendesak agar ada audit komprehensif terhadap penggunaan dana BOS di SDN Lemahmukti I, khususnya untuk tahun anggaran 2023-2025. Jika ditemukan adanya penyelewengan, aparat penegak hukum diharapkan turun tangan untuk mengusut potensi kerugian negara.Pendidikan yang nyaman membutuhkan sarana yang layak.
Jangan sampai, di tengah upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, dana yang seharusnya untuk anak didik justru habis untuk administrasi semu dan mengabaikan perbaikan fisik sekolah. (Dinros)
