Menyoal Proyek Rp2 Miliar SDN Lemahmulya II Karawang: Transparansi “Gelap” dan Kelalaian Pengawasan di Lapangan

BERITAJABAR.ID, KARAWAN – Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 mengucur deras ke SDN Lemahmulya II, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Pihak sekolah menerima program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dengan nilai fantastis: Rp2.083.704.023 (Dua Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah).

Dana jumbo tersebut dialokasikan untuk 7 jenis pekerjaan fisik:

° Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Lantai Dasar (3 Ruang): Rp810.434.082

° Pembangunan RKB Lantai Dasar (2 Ruang): Rp540.289.482

° Pembangunan RKB Lantai Dua (2 Ruang): Rp418.896.454

° Pembangunan Ruang UKS (1 Ruang): Rp162.004.576

° Rehabilitasi Toilet Siswa (1 Ruang): Rp52.180.905

° Pembangunan Pagar (25 Meter): Rp49.970.032

° Pemasangan Paving Blok (552,75 Meter): Rp49.928.492

Proyek ini dijadwalkan berjalan selama 120 hari kalender, terhitung sejak 15 Juni hingga 11 Oktober 2026. Namun, baru satu bulan berjalan, pelaksanaan di lapangan sudah memicu aroma penyimpangan dan menabrak aturan keterbukaan informasi.

Papan Informasi Cacat: Swakelola atau Modus “Pinjam Bendera”?

Pantauan di lokasi menunjukkan kejanggalan fatal pada papan informasi proyek. Di sana, tidak tertulis siapa pelaksana resmi pembangunan ini. Redaksi hanya mencantumkan “Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan” tanpa ketegasan status operasionalnya.

Jika proyek ini mengklaim diri sebagai Swakelola (tipe I atau IV) yang dikerjakan langsung oleh kelompok masyarakat atau komite sekolah, maka identitas struktur kepanitiaan dan penanggung jawab teknis wajib dipajang gamblang. Pengosongan nama pelaksana ini diduga kuat menjadi modus operasional untuk mengaburkan status proyek. Publik patut curiga: apakah ini swakelola murni, atau justru dilempar ke pihak ketiga (kontraktor swasta) secara ilegal dengan dalih swakelola?

Proyek “Hantu” Tanpa Komando saat Jam Kerja

Puncak kejanggalan terjadi pada Senin, 27 Juli 2026. Berdasarkan investigasi pukul 09.20 WIB, aktivitas pembangunan fisik sedang berlangsung riuh di area sekolah. Anehnya, tidak ada satu pun pengawas, mandor, kepala sekolah, maupun penanggung jawab kegiatan di lokasi. Para pekerja dibiarkan mengepul semen tanpa kendali mutu.

Menghilangnya para pemangku kebijakan di jam kerja ini merupakan bentuk kelalaian berat. Tanpa pengawasan ketat, potensi manipulasi spesifikasi material (seperti kualitas besi, ketebalan semen, dan campuran beton) sangat terbuka lebar demi meraup keuntungan pribadi.

Ketika dikonfirmasi, salah satu guru yang berada di sekolah terkesan buang badan. “Penanggung jawab pembangunan ini namanya Heri, coba bapak datangi kantor Korwil,” ujarnya singkat.

Birokrasi Korwil: Alibi Sosialisasi atau Aksi Tutup Mata?

Saran guru tersebut membawa tim ke kantor Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan yang mencakup wilayah Telagasari, Majalaya, dan Karawang Timur. Namun, jawaban yang didapat dari Ajo, seorang staf Korwil, justru semakin memperpanjang daftar tanda tanya.

Ajo membenarkan bahwa pada hari Senin ini, kepala sekolah SDN Lemahmulya II tidak ada di tempat karena ada undangan sosialisasi di Karawang Barat. Ironisnya, sebagai staf Korwil yang membawahi wilayah tersebut, Ajo mengaku tidak tahu-menahu apa isi dan substansi dari sosialisasi tersebut.

Bagaimana mungkin seorang staf Korwil tidak mengetahui agenda birokrasi di wilayah kerjanya sendiri? Dan mengapa agenda sosialisasi harus mengorbankan fungsi pengawasan fisik proyek miliaran rupiah yang sedang berjalan kritis?