BERITAJABAR.ID - Gangguan keamanan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), telah menciptakan dinamika yang kompleks dan sering kali rumit dipecahkan. Salah satu aspek krusial dari konflik ini adalah masalah pasokan senjata dan amunisi kepada OPM. Pasokan senjata dan amunisi ini tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga memperburuk kondisi kemanusiaan dan mengancam keamanan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap pemasok senjata dan amunisi ke OPM menjadi sangat penting untuk menangani konflik Papua dengan efektif dan berkelanjutan.

Papua, sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tambang emas, tembaga, dan gas alam. Namun, penduduk asli Papua sering merasa bahwa mereka tidak mendapat manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya alam ini, dan ini telah menciptakan ketidakpuasan yang dalam terhadap pemerintah Indonesia.

Tujuan utama OPM adalah meraih kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Meskipun OPM tidak selalu bersatu dalam tujuan atau metode mereka, mereka telah menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dan terlibat dalam berbagai insiden kekerasan. Konflik antara pemerintah Indonesia dan OPM telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, dan penganiayaan. Upaya penyelesaian konflik telah diusulkan oleh berbagai pihak, tetapi sering kali sulit untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Salah satu faktor yang memperumit konflik adalah adanya pemasok senjata dan amunisi kepada OPM. Pemasok ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, dan mereka dapat memiliki motif politik, ekonomi, atau ideologis untuk mendukung OPM. Namun, apa pun motifnya, pasokan senjata dan amunisi ini memperkuat kemampuan OPM untuk melancarkan serangan terhadap pemerintah Indonesia dan meningkatkan intensitas konflik.

Baru-baru ini Bripda Aske Mabel, anggota polisi yang bertugas di Polres Yalimo, Papua Tengah, kabur membawa lari 4 pucuk senjata api laras Panjang jenis AK China ke hutan.  Terkait kaburnya Bripda Aske Mabel dengan membawa empat pucuk senjata dibenarkan Polda Papua. 

Menurut Kabid Propam, Kombes Roy Satya, akibat kejadian tersebut, Polda Papua akan mengirimkan tim untuk menyelidiki kejadian tersebut. Kombes Roy pun menegaskan bahwa seluruh hal yang menyangkut kejadian tersebut akan diperiksa.

Di sisi lain, Polisi kembali menangkap pemasok senjata api ke Organisasi Papua Merdeka di Jayapura, Papua. Pelaku bernama Sarius Inday (58), yang merupakan aparatur sipil negara (ASN). Kepala Operasi Damai Cartenz-2024 Kombes Faizal Ramadhani mengungkapkan bahwa penangkapan Sarius Indey merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan terhadap Petrus Oyaitouw, yang sebelumnya telah diamankan.

Sementara itu, Kasatgas Humas OPS Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno menduga Sarius dan Petrus Oyaitouw terlibat dalam jaringan pemasok senjata api kepada OPM di wilayah Tabi. Saat ini, keduanya sedang diperiksa di Pos Satgas Damai Cartenz untuk penyelidikan lanjutan.

Tindakan tegas terhadap pemasok senjata dan amunisi ke OPM menjadi semakin penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya. Pertama-tama, pasokan senjata dan amunisi ini memperpanjang konflik dan mencegah penyelesaian damai. Dengan dukungan militer yang kuat, OPM lebih sulit untuk diajak berunding dan cenderung memilih jalur kekerasan.

Selain itu, pasokan senjata dan amunisi kepada OPM juga meningkatkan risiko keamanan bagi warga sipil di Papua. Konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan OPM telah menyebabkan banyak korban jiwa dan menderita di antara penduduk setempat. Pasokan senjata yang berkelanjutan hanya akan memperburuk kondisi ini dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Dalam mengatasi masalah pasokan senjata dan amunisi ke OPM, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah tegas. Pertama-tama, pemerintah perlu meningkatkan keamanan perbatasan untuk mencegah penyelundupan senjata dan amunisi ke wilayah Papua. Hal ini dapat melibatkan peningkatan patroli militer dan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang yang masuk ke Papua.

Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk menghentikan aliran senjata ilegal ke OPM. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran informasi intelijen, pelatihan personel keamanan, dan tindakan bersama untuk memerangi perdagangan senjata ilegal di wilayah tersebut.

Selain tindakan tegas secara militer dan diplomatik, pemerintah juga perlu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Papua. Juga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia serta dukungan dari masyarakat internasional.

Dengan mengambil langkah-langkah tegas ini, pemerintah Indonesia dapat mengurangi intensitas konflik di Papua, melindungi keamanan warga sipil, dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk penyelesaian damai. Dengan menangani masalah pasokan senjata dan amunisi secara efektif, kita dapat berharap untuk melihat perdamaian dan kemajuan di Papua yang sangat diinginkan.

Oleh: Angelica Kaloke)* Mahasiswa Papua Tinggal di Surabaya