BERITAJABAR.ID - Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus melakukan aksi-aksi kekerasan yang menyakiti masyarakat. Puncak dari kebrutalan ini adalah pengorbanan anak-anak dan masyarakat sipil dalam berbagai serangan yang mereka lancarkan. Ini adalah tindakan yang tidak hanya kejam, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, dan sudah seharusnya mendapat perhatian serius untuk mengambil tindakan tegas dari pemerintah serta penegak hukum.

Anak-anak adalah korban yang paling rentan dalam konflik bersenjata, termasuk di Papua. Tidak sedikit laporan yang mengungkapkan bahwa OPM menggunakan anak-anak sebagai tameng hidup dalam aksi mereka. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa OPM tidak memiliki kepedulian terhadap Papua. Menggunakan anak-anak sebagai alat dalam peperangan bukan hanya menghilangkan masa kecil mereka, tetapi juga menanamkan trauma yang mendalam yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis mereka di masa depan. 

Selain anak-anak, masyarakat sipil juga menjadi korban kekejaman OPM. Banyak masyarakat yang menjadi korban kekerasan OPM. Ini menciptakan suasana ketakutan dan memecah belah komunitas-komunitas yang seharusnya bersatu. Tindakan ini tidak hanya menyakiti secara fisik, tetapi juga secara sosial dan emosional. 

Salah satu contoh tragis adalah serangan OPM di distrik-distrik terpencil di Papua yang menyebabkan kematian dan luka-luka pada banyak warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Mereka diserang tanpa ampun, rumah-rumah dibakar, dan banyak yang terpaksa mengungsi ke hutan untuk menyelamatkan diri. 

Kasatgas Humas OPS Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno mengutuk keras tindakan OPM yang menembak seorang masyarakat di Distrik Borne. Korban bernama Senus Lepitalen, yang diketahui baru saja bisa bergerak bebas dan berkumpul bersama keluarganya setelah pernah disandera oleh OPM

Kekerasan yang dilakukan OPM terhadap masyarakat sipil juga menciptakan perpecahan yang mendalam di dalam masyarakat Papua. Ini memperburuk situasi keamanan dan memperlambat upaya pembangunan serta rekonsiliasi di Papua. Masyarakat yang seharusnya bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik malah terpecah-belah oleh ketakutan dan kekerasan yang dipicu oleh segelintir orang.

Kejahatan OPM semakin nyata dengan terbongkarnya jaringan pemasok senjata yang ternyata melibatkan seorang pegawai negeri sipil (PNS). Penangkapan Sarius Indey oleh Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkap bagaimana senjata-senjata ilegal dapat sampai ke tangan OPM. Sarius, yang seharusnya melayani rakyat, justru terlibat dalam bisnis jual beli senjata yang mengancam keselamatan warga. Penangkapan ini merupakan lanjutan dari penyelidikan terhadap Petrus Oyaitouw, yang juga ditangkap sebelumnya atas keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata .

Lebih mengejutkan lagi, Sarius Indey menggunakan anak-anak dalam transaksi jual beli senjata ini. Anak-anak yang menemukan senjata berkarat di bekas Kantor Dinas Perhubungan sekitar tahun 2021 lalu dimanfaatkan untuk mendapatkan senjata tersebut. Ini adalah contoh konkret bagaimana OPM dan jaringan pendukungnya tidak segan-segan mengeksploitasi anak-anak demi keuntungan mereka sendiri.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol. Faizal Ramdhani, menekankan bahwa tindakan penegakan hukum yang tegas sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Menurutnya, penangkapan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan siapa pun, termasuk pegawai negeri, berkhianat dan menyakiti masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu untuk memastikan keadilan ditegakkan dan masyarakat Papua merasa aman.

Namun, upaya pemerintah untuk menindak tegas OPM tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum dan pemulihan keamanan di Papua. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan, mendukung program-program pemerintah, dan tidak terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan. Dengan bersatu, masyarakat Papua dapat membantu pemerintah dalam mengatasi ancaman OPM dan membangun masa depan yang lebih aman dan damai.

Masyarakat perlu mendukung seluruh upaya pemerintah dalam menindak tegas OPM di Papua demi menjaga keutuhan dan keamanan negara. Konflik yang berkepanjangan di wilayah ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi warga sipil, serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya pemerintah dalam menindak tegas OPM bukan hanya tindakan represif, tetapi langkah yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di Papua.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menggunakan pendekatan yang holistik, tidak hanya dengan kekuatan militer tetapi juga dengan dialog dan pembangunan ekonomi. Dukungan masyarakat sangat penting untuk memberikan legitimasi dan kekuatan moral bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ini. Dengan adanya dukungan yang kuat, pemerintah dapat lebih efektif dalam melindungi warga sipil dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM terhadap anak-anak dan masyarakat sipil adalah sebuah kejahatan yang harus segera dihentikan. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memulihkan keamanan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Papua. Semua pihak harus bekerja sama untuk menghentikan kekerasan dan mempromosikan perdamaian, demi masa depan yang lebih cerah dan damai bagi semua orang asli Papua.

Oleh: Albertus Douw)* Penulis merupakan mahasiswa Orang Asli Papua