Kinerja PTSL Desa Sumberjaya Mandek Lima Tahun: Mengurai Benang Kusut Birokrasi dan Sikap Elusif Kepala Desa

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Presiden Joko Widodo untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat, justru menjadi sumber ketidakpastian bagi warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Sejak mendaftar pada tahun 2021 hingga pertengahan 2026, sejumlah warga tak kunjung menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi hak mereka.

Saling Lempar Tanggung Jawab di Internal Pemdes

Sekretaris Desa (Sekdes) Sumberjaya, Kasim, mengakui adanya keterlambatan akut tersebut. Namun, dalih yang dilemparkan adalah masalah klasik: perombakan internal panitia desa.

Kasim menjelaskan kronologi yang memperlihatkan buruknya tata kelola administrasi desa. Awalnya, posisi koordinator dipegang oleh dirinya sendiri. Tongkat estafet kemudian beralih ke tangan Wakil Caim. Tak lama berselang, Kepala Desa memberhentikan Wakil Caim dari jabatannya. Dampak dari bongkar-pasang kepanitiaan ini, berkas-berkas pengajuan warga kini berada di bawah kendali langsung Kepala Desa.

Kasim berdalih bahwa sebagian SHM sebenarnya masih tertahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, penjelasan ini justru menyisakan pertanyaan besar bagi publik: kendala apa yang begitu krusial hingga BPN Karawang belum memproses atau menerbitkan sertifikat tersebut setelah hampir lima tahun berjalan?

Sikap Elusif Kepala Desa: “Ribet di HP”

Ketika awak media mencoba meminta transparansi dan ketegasan dari pucuk pimpinan desa, respons yang diterima justru mengecewakan. Kepala Desa Sumberjaya, Jepri, menunjukkan sikap antipati terhadap fungsi kontrol sosial media.

Saat dilayangkan lima pertanyaan tertulis melalui pesan WhatsApp untuk mengklarifikasi nasib hak-hak warganya, Jepri enggan memberikan jawaban substansial.

“Ngobrol aja langsung pa, Ribet d hp mh (Ngobrol saja langsung pak, ribet kalau di HP),” jawab Jepri singkat.

Ironisnya, ketika awak media meminta kepastian waktu untuk bertemu di kantor desa guna melakukan wawancara langsung, Jepri kembali berdalih menunda pertemuan tersebut.

“Soal jadwal Minggu depan saja, Para kadusnya masih sibuk di sawah,” lanjutnya.

Catatan Kritis: Transparansi atau Alibi?

Penundaan demi penundaan ini memicu kecurigaan publik. Alasan kepala dusun yang “sibuk di sawah” terasa sangat tidak relevan dengan kewajiban seorang pelayan publik untuk memberikan pertanggungjawaban administratif. Warga telah menunggu selama 60 bulan demi secarik kertas yang menjadi hak mutlak mereka.

Sikap kepala desa yang terkesan menghindari pertanyaan tertulis dan menunda pertemuan tatap muka memperpanjang daftar tanya: Apakah ada kelalaian administrasi yang fatal, kehilangan berkas, atau ada persoalan lain yang sengaja disembunyikan dari masyarakat?

Warga Desa Sumberjaya membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji “minggu depan” dari aparatur desa yang digaji oleh uang rakyat. Kasus ini menjadi ujian bagi BPN Karawang dan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera turun tangan memeriksa karut-marut PTSL di Desa Sumberjaya.