BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Ancaman pembunuhan kembali membayangi ruang kerja jurnalis. Kali ini menimpa Mpit, wartawan media daring Nuansa Metro di Karawang [18/7/2026]. Usai mengendus dugaan komersialisasi tanah negara dalam proyek pengerukan lahan PJT II Cikampek, ia dihujani makian hingga ancaman kekerasan verbal berupa “todongan pistol” dari nomor gelap.
Kasus ini bukan sekadar teror personal. Ini adalah serangan terbuka terhadap pilar demokrasi dan hak publik untuk tahu.
Pola Klasik Pembungkaman
Intimidasi terhadap Mpit menunjukkan pola usang yang terus berulang dalam industri mafia tanah atau korporasi hitam. Ketika sebuah borok kekuasaan atau penyimpangan anggaran mulai terendus media, senjata pertama pelaku adalah teror psikologis.
Fakta bahwa korban tidak sempat merekam pembicaraan karena keterbatasan alat kerja justru mengekspos kerentanan berlapis yang dihadapi jurnalis lokal di daerah. Mereka bertaruh nyawa di lapangan dengan fasilitas minim, berhadapan dengan oknum yang merasa kebal hukum.
Menagih Taji Pasal 18 UU Pers
Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit mengancam pelaku penghalangan tugas jurnalistik dengan pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta. Namun, di atas kertas, pasal ini sering kali mandul tanpa eksekusi nyata dari aparat penegak hukum (APH).
° Kontrol Sosial Bukan Kriminalitas: Kritik dan pemberitaan Mpit dilindungi konstitusi demi menjaga aset publik (PJT II).
° Ujian Netralitas Kepolisian: Polres Karawang dituntut bergerak cepat melacak pemilik nomor gelap tersebut tanpa menunggu formalitas birokrasi yang berbelit.
Jika kasus teror “pistol” ini dibiarkan menguap tanpa ada tersangka, APH sama saja memberikan lampu hijau bagi para mafia untuk terus mengintimidasi pers. Keberanian Mpit untuk tidak mundur harus didukung penuh oleh solidaritas sesama jurnalis, Dewan Pers, dan perlindungan nyata dari negara. Pers tidak boleh kalah oleh gertakan premanisme.
