Imbas Konflik Timur Tengah, Pemerintah Galakkan Mitigasi Ekonomi

BERITAJABAR.ID, JAKARTA — Konflik terbuka antara Iran dan Israel terus menimbulkan kekhawatiran bahkan terhadap bagaimana berjalannya stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Dalam menghadapi adanya konflik di negara Timur Tengah tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera menggalakkan berbagai macam upaya mitigasi ekonomi guna meminimalisir dampak negatifnya bagi masyarakat Tanah Air.

Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Wahyu Septia W menjelaskan bahwa pemerintah memang sebelumnya telah mengamati besarnya peningkatan pemerintah, bahkan hal tersebut terjadi sejak awal tahun 2025 lalu.

“Pemerintah dari awal tahun sebenarnya sudah mengobservasi peningkatan di bawah ini,” ucapnya.

Jadi, meskipun konflik Israel-Iran ini terjadi di bulan Juni, tapi sebelum-sebelumnya kita sudah bersatu sepanjang masa yang meningkat,” kata Septia dalam acara Ngonten Fiskal di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan beragam penyangga fiskal, termasuk di antaranya melalui efisiensi dan realokasi anggaran agar dampak buruk dari konflik di negara Timur Tengah tersebut dapat ditekan.

Langkah efisiensi tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan APBN pada hal-hal yang memiliki dampak secara langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

“Makanya sekarang bukan pemotongan anggaran, tapi kita menyisir yang inefisiensi birokrasi, kita alihkan ke belanja yang dampaknya langsung lebih bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelas Septia.

Lebih lanjut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga mengakui bahwa adanya konflik antara Iran dan Israel memang berpotensi memicu terjadinya PHK, terutama di sektor industri yang berfokus pada aktivitas ekspor.

“Tentu hal ini akan berdampak pada industri-industri yang mengekspor ke luar negeri, karena tentu saja kondisi geopolitik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara global,” ujarnya di Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, kementeriannya juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk salah satunya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk melindungi pekerja terdampak.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya diversifikasi energi nasional agar industri tidak terguncang akibat konflik.

“Industri nasional harus mulai mengandalkan sumber energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, serta memanfaatkan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif,” tegasnya.

Ia juga mendorong hilirisasi produk agro dan inovasi teknologi pangan dalam negeri sebagai langkah strategis menjaga ketahanan dan pelestarian pangan Indonesia di tengah dinamika global. (*)

[edRW]