Daerah 3T Jadi Prioritas Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran

BERITAJABAR.ID,  Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial di seluruh penjuru negeri mulai tampak nyata.

Salah satu wujudnya terlihat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menempatkan daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) sebagai prioritas utama.

Program ini bukan sekedar langkah untuk meningkatkan gizi masyarakat, namun juga strategi memperkuat perekonomian lokal di wilayah yang kurang menyentuh pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum menggandeng berbagai lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan program ini.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa wilayah 3T menjadi perhatian khusus karena masih menghadapi persoalan serius dalam hal layanan gizi dan angka stunting.

“Wilayah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di daerah tersebut sangat kritis,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta memperkuat rantai pasok pangan lokal.

Sebagai langkah nyata, pemerintah telah membentuk 141 gugus tugas guna mempercepat pembangunan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sasaran.

Hingga kini, 806 lokasi telah memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG.

Dari jumlah tersebut, 264 dapur akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan 542 unit lainnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Fokus percepatan pengembangan SPPG dipusatkan pada wilayah 3T dan daerah PLBN (Pos Lintas Batas Negara),” katanya.

Ia menyebut, kehadiran dapur gizi di wilayah perbatasan menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memperkuat pemerataan pembangunan.

Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof Hardinsyah, juga menilai bahwa kehadiran SPPG di wilayah 3T dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru.

“Jika ada lima SPPG di satu kecamatan, maka enam bulan sebelum pendiriannya, para petani dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai permintaan,” jelasnya.

Prof Hardinsyah menekankan pentingnya sinergi lintas tingkat antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar manfaat program ini dirasakan secara merata. Ia menilai, pelaksanaan MBG pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sumber daya manusia yang sehat sekaligus kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah 3T.