Rommy Edward Pryambada-Pemerhati Politik & Keamanan Publik | # |
- Pemerintah Pastikan Data Masyarakat Tetap Aman dan Terenkripsi dengan Baik
- Peran Pemuka Agama sebagai Lini Terdepan dalam Pencegahan Radikalisme
- Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada Wujudkan Kemajuan Daerah
- UU Cipta Kerja Beri Kesempatan Anak Muda Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital
- Demi Meningkatkan Produksi Migas NasionaL, Kepala SKK Migas Pelototin Pembangunan FPSO Marlin Natuna
- Sudut Pandang Manfaat dan Tantangan Kegiatan Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS)
- Kejar Kenaikan Investasi 17 persen di 2024, SKK Migas Dorong Kolaborasi untuk Pastikan Ketersediaan Barang, Peralatan, dan Jasa Pendukung
- Dinamika Global Terus Terjadi, Ekonomi RI Tetap Cetak Pertumbuhan
- Pentingnya Menghindari Judi Online Demi Masa Depan
- Mengutuk Aksi Teror OPM Paksa Masyarakat Jadi Pengungsi
BERITAJABAR.ID - Jakarta - Serangan siber berupa ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) yang melumpuhkan beberapa layanan penting pemerintah, termasuk layanan keimigrasian membuat Indonesia kalang kabut. Pasalnya Pemerintah mengaku tidak bisa memulihkan sebagian data di PDN. Menurut BSSN, hanya 2% data yang memiliki back up.
"Kita mengalami darurat siber, jika melihat belakangan ini bagaimana infrastruktur di dunia digital terutama yang dimiliki oleh beberapa instansi pemerintah begitu lemah, Ini alarm yang harus direspon cepat dan tepat. Jika perlu turut melibatkan pihak swasta," ujar Pemerhati Politik & Keamanan Publik Rommy Edward Pryambada kepada Pers di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024.
Menurut Rommy, situas ini sangat mengkhawatirkan karena serangan ransomware ini tidak hanya mengancam institusi besar tetapi juga memiliki dampak signifikan bagi masyarakat luas. "Sangat mengkhawatirkan bagi kita, semua mengetahui bahwa data diri kita tersebar dan dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang," sambungnya.
Lebih lanjut Rommy mengatakan Moonz Haxor (aktor_red) yang melakukan peretasan terhadap tiga lembaga yaitu BAIS, INAFIS, dan Kemenhub RI telah sukses menguasai file-file penting seperti wajah anggota, sidik jari, data karyawan Kemenhub dan beberapa data intelejen.
"Sekarang ini pola persoalan digital tidak saja pada gangguan teknis dan ransomware. Kita sudah masuk pada era perang siber. Mudah-mudahan pemerintah dapat segera menemukan jalan keluar bagi penguatan dunia digital di Indonesia agar tidak lagi menjadi soft target di dunia cyber," Harap Rommy.
Seperti diketahui sejak 20 Juni 2024 Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diserang oleh ransomware. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik terkunci serta tidak dapat diakses.
Serangan ransomware tersebut menyebabkan efek domino bagi sejumlah lembaga publik. Hampir seluruh kementerian mengalami dampak dalam pelayanan publiknya termasuk diantaranya gangguan yang terjadi dalam proses seleksi PPDB di sejumlah lembaga pendidikan di Tanah Air. *
Berita Terkait
Write a Facebook Comment
Leave a Comments
#sekilas info
Trump dikecam : Pasien virus Corona agar disuntik disinfektan agar sembuh.
25 Apr 2020
#sekilas info
Nilai Pemerintah RI Lambat Cegah Corona, FKM UI: Corona Masuk Sejak Januari
19 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tgl 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 380
13 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tanggal 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 38
13 Apr 2020
#sekilas info
Naik 337. Update Covid-19 Tgl 9 April 2020, Total Kasus Positif 3.293, Meninggal 280, Sembuh 252
09 Apr 2020
- By AdminJabar
- 09:33:32 / 19 Apr 2024
Traveloka Paylater, Pesan Tiket Pesawat Bisa dicicil
BERITAJABAR.ID - Ketika tekanan pekerjaan semakin berat, dan mulai mempengaruhi kesehatan mental,...
Berita Populer
-
Petronas Temukan Cadangan Minyak di Wilayah Jawa T
Jumat, 16 Jul 2021 - Dilihat 941 Kali