BERITAJABAR.ID - Seluruh elemen Masyarakat Papua mendukung pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dukungan ini datang dari berbagai kalangan baik itu dari tokoh adat, pejabat pemerintahan, akademisi, mahasiswa, sampai tokoh masyarakat yang ada di Papua.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengirimkan Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat yang berisi dukungan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), dan pembentukan DOB di Papua kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. Waterpauw mengatakan deklarasi dukungan Otsus dan DOB ini merupakan kesepakatan para bupati, walikota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua Barat.

Dukungan dari berbagai latar belakang ini merupakan kebulatan sikap dan komitmen dari Masyarakat di Papua Barat yang menginginkan adanya pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus. Untuk diketahui pula deklarasi dukungan ini telah dibacakan di hadapan Forum Raker Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat pada 14 Juni 2022 di Gedung PKK, Arfai, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

DOB  dan Otsus diselenggarakan atas dasar Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Peraturan ini lahir dengan pertimbangan untuk melindungi harkat martabat, serta memberi afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP). Peraturan ini juga sebagai dasar hukum untuk meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua.

Pelaksanaan DOB dan Otsus di Papua adalah bentuk pemberian kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri. Pelaksanaannya nanti agar mendapatkan hasil yang maksimal disesuaikan berdasarkan aspirasi dan hak dasar Masyarakat Papua.

Deklarasi dukungan terhadap pelaksanaan DOB dan Otsus ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan Rapat Kerja (raker) Paripurna Bupati dan Walikota se-Papua Barat. Raker tersebut merupakan wadah konsolidasi pemerintahan dan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.

Deklarasi ini sendiri ditandatangani oleh Bupati Maybrat, Teluk Wondama, Manokwari, Kaimana, Wakil Bupati Sorong Selatan, serta PJ Bupati Tambrauw. Kemudian deklarasi ini juga ditandatangani oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Rektor Universitas Papua, Tokoh Masyarakat, Tokoh Intelektual, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, hingga Tokoh Agama.

Dukungan atas pelaksanaan Otsus dan DOB ini bukanlah kali yang pertama, sebelumnya ratusan mahasiswa Papua yang tergabung ke dalam Konferensi Mahasiswa Papua pernah melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI dan Kementrian Dalam Negeri pada 31 Mei 2022. Mereka menyampaikan aspirasinya agar RUU DOB segera disahkan, demi terciptanya percepatan pembangunan bagi seluruh Rakyat Papua. Para mahasiswa ini juga mendukung penuh pelaksanaan Otsus di Papua.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pengesahan DOB merupakan suatu bentuk harapan akan terciptanya Papua yang sejahtera dan damai. Pembentukan DOB merupakan aspirasi Masyarakat Papua sejak lama agar tercipta pemerataan pembangunan dan memajukan Papua agar sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua