BERITAJABAR.I - Bumi Cendrawasih adalah wilayah Indonesia yang menjadi salah satu dari kesayangan Presiden Jokowi. Untuk membangun Papua, maka segala upaya dilakukan, termasuk menegakkan hukum dan HAM. Karena di sana memang agak rawan, ketika ada konflik antara aparat dengan kaum separatis.

Pembangunan di Papua akhir-akhir ini berlangsung dengan sangat pesat. Didirikannya berbagai infrastruktur juga diiringi dengan peningkatan di bidang lain. Seperti di bidang ekonomi, sosial, dan juga keamanan. Bidang keamanan menjadi prioritas, karena ada kaum separatis yang ingin berpisah dari NKRI.

Mereka merasa di atas angin, karena ada oknum di luar negeri yang membelanya, dengan alasan pemerintah tidak menegakkan hak asasi manusia di Papua. Padahal data yang dibaca adalah berita palsu. Kelompok separatis juga selalu menarasikan bahwa Indonesia adalah penjajah yang melanggar hukum.

Padahal faktanya, pemerintah berusaha keras untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia di tiap wilayah Indonesia, termasuk Papua. Apalagi di Bumi cendrawasih, ada saja pihak yang usil dan mempertanyakan keadilan di sana. Misalnya Veronica Koman, seorang penggiat HAM yang sekarang beraktvitas di luar negeri, dan menyatakan untuk membela rakyat Papua.

Aneh sekali ketika Veronica yang asli orang Indonesia malah berkoar-koar tentang pelanggaran HAM di Papua, di luar negeri. Wanita itu bercuap-cuap, bahwa ada banyak warga Papua yang ditembak oleh aparat. Padahal mereka bukanlah masyarakat sipil, melainkan kelompok separatis, sehingga jika menyerang tentu akan diserang balik.

Veronica juga mempromosikan tagar #PapuaLivesMatter, meniru #BlackLivesMatter. Padahal permasalahan di Bumi Cendrawasih bukanlah isu SARA seperti yang ia gaungkan. Karena pemerintah tak pernah melanggar hak asasi dari warga asli Papua, yang berbeda suku dengan para pejabat di Jakarta.

Justru melalui program otonomi khusus, warga asli Papua diperbolehkan untuk membangun daerahnya sendiri, dengan menjadi gubernur, walikota, atau pejabat lain. Mereka bekerja keras memajukan Bumi Cendrawasih dan meratakan modernitas, tak hanya di kota bear seperti Jayapura dan Manokwari, tapi juga sampai ke pelosok Papua.

Pejabat asli Papua juga menegakkan hukum di Bumi Cendrawasih. Ketika ada separatis yang berbuat kriminal, maka ia ditangkap atas nama keadilan. Maka tidak ada oknum, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana bisa keamanan terjaga, kalau kejahatan dibiarkan begitu saja?

Ketika polisi dan tentara bersiaga dan menangkap kaum separatis, maka itu adalah bentuk dari penegakan hukum di Papua. Karena jika tak dicokok, mereka akan merajalela dan mempengaruhi masyarakat untuk membelot ke Republik Federal Papua Barat. Masyarakat Papua juga paham, sebenarnya OPM dan KKB sangat merugikan dan sering berbuat onar.

Jangan ada lagi yang malah playing victim dan menganggap penangkapan anggota OPM sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka ditangkap, karena memang bersalah dan terkena pasal separatisme. Jangan malah dibela oleh orang seperti Veronica Koman. Karena ia juga tak paham sejarah masuknya Papua menjadi provinsi di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum dan selalu ditegakkan, agar situasi kondusif. Jika tiap kasus dikaitkan dengan pelanggaran HAM, maka akan salah besar. Karena orang yang bersalah malah dibela dan diminta untuk dibebaskan begitu saja. Era reformasi bukan berarti kebebasan disalahkan menjadi kebablasan dan malah melanggar hukum.

Pemerintah mengnginkan penegakan hukum dan HAM di Papua, dan menerjunkan polisi dan tentara untuk menjaga keamanan di sana. Mengingat wilayah itu masih sering didatangi oleh kelompok separatis, yang mengganggu pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua. Ketika mereka ditangkap, jangan ada yang membela dan menganggapnya sebagai pelanggaran HAM, karena justru ini bentuk penegakan hukum.

 Oleh : Rebecca Marian )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta