BERITAJABAR.ID - Munculnya organisasi massa yang meresahkan seperti FPI, membuat masyarakat resah. Pasalnya mereka selalu membuat onar dan menentang banyak kebijakan pemerintah. Bahkan juga mencaplok tanah milik negara seenaknya sendiri. Daripada mengacau lagi, lebih baik ormas nakal itu dibubarkan saja.

Indonesia adalah negara yang multi budaya dan multi agama. Namun sayangnya, sejak tahun 1998, perdamaian antar umat dirusak oleh organisasi massa yang sering bertindak di luar batas. Mereka ngotot mengganti ideologi negara dengan sistem kekhalifahan, dan bersikap radikal. Bahkan sangat intoleran dan menolak pluralisme.

Masyarakat dibuat resah dengan keberadaan FPI dan ormas lain, karena melakukan ceramah dengan isi yang kasar dan penuh kebencian. Apalagi ceramah itu dilakukan di acara keagamaan. Penghasutan tak seharusnya dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai ulama, karena seharusnya mereka menjalankan hadis nabi yang berbunyi: berkatalah baik atau diam.

Pemerintah bersikap tegas agar masyarakat tak lagi diganggu oleh ormas yang bermasalah. Mahfud MD, Menko Polhukam, menyatakan bahwa pemerintah melarang aktivitas FPI dan menghentikan semua kegiatannya. Karena mereka tak punya legal standing¸ baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.

Faktanya, FPI memang tak punya izin, karena perpanjangan legalitas ormas tersebut ditolak sejak tahun 2019. Menteri Dalam Negri Tito Karnavian dan Menkopolhkam Mahfud MD tidak pernah memberi izin pada mereka, sehingga surat keterangan perpanjangan organisasi tak berlaku lagi. Sehingga FPI bisa dikatakan ilegal, dan jika ia membuat kegiatan, boleh saja dibubarkan.

Masyarakat bersorak gembira melihat ketegasan pemerintah dalam membubarkan FPI. Karena mereka sudah pusing dengan keberadaan ormas tersebut yang makin meresahkan. FPI melampaui kewenangan polisi dengan melakukan sweeping pada warung makan, di bulan ramadhan. Padahal mereka tidak berhak untuk melakukannya, dan bertindak bagaikan preman.

Selain itu, FPI dan ormas lain dianggap menghancurkan kerukunan antar umat dengan keyakinan yang berbeda. Tingkah anggotanya sangat melampaui batas, dengan melakukan sweeping di Mall dan tempat keramaian yang memajang dekorasi natal. Tindakan mereka sangat intoleran dan melukai hati masyarakat yang sedang merayakan natal.

Apa mereka lupa kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui negara? Jika mereka ngotot untuk mendirikan negara kekhalifahan, maka keluar saja dari Indonesia. Karena sejak merdeka tahun 1945, kita sudah kompak dengan prinsip bhinneka tunggal ika. Namun FPI dan ormas pengacau lain tidak pernah mengakui perbedaan yang ada di masyarakat.

Sulaiman Haikal dari kumpulan aktivis reformasi 98 menyatakan bahwa pembubaran FPI wajib dilakukan, karena mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Penyebabnya karena sifat intoleran mereka, maka perdamaian dan kerukunan di negeri ini akan hancur-lebur. Dalam artian, jika dibiarkan akan sangat berbahaya, karena masa depan Indonesia jadi rusak.

Sulaiman melanjutkan, ormas yang meresahkan sangat berbahaya karena radikal dan melakukan aksi terorisme. Mereka juga merekrut generasi muda sebagai kader baru, untuk menyebarkan radikalisme dan separatisme. Bahkan ormas ini juga menggaet para wanita. Padahal hal ini berbahaya, karena anak-anak mereka akan dididik jadi radikal juga dan anti nasionalisme.

Oleh karena itu, pembubaran FPI sangat didukung, baik oleh warga sipil maupun aktivis 98. Mereka sudah lelah dengan tingkah ormas itu dan konco-konconya yang berbuat onar dan melakukan hate speech. Namun ketika ditindak, malah berakting playing victim dan meminta simpati masyarakat.

Ketika FPI dan ormas lain yang bermasalah akhirnya dibubarkan, bukan berarti pemerintah main hakim sendiri. Karena FPI adalah organisasi massa yang tidak berizin, karena perpanjangan legalitasnya ditolak sejak tahun 2019. Masyarakat malah gembira ketika mereka dibubarkan, karena tak ada lagi yang melakukan sweeping dan bertindak intoleran.

  Oleh : Raavi Ramdhan )* Penulis adalah warganet tinggal di Parung Bogor