BERITAJABAR.ID - Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rupanya berdampak pada banyak hal, sehingga diperlukan program untuk mampu meredam ancaman inflasi. Salah satunya adalah dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Tentu saja skema pendistribusian BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah haruslah sebaik mungkin dan tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini jelas akan mampu mengatasi dampak inflasi dan juga bisa meyakinkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (UI) Athor Subroto. Dalam sebuah diskusi dirinya pernah menyatakan bahwa kalkulasi mengenai BLT BBM sudah diperhitungkan dengan sangat baik oleh pemerintah.

Athor menjelaskan, Tim ekonomi pemerintah tentunya sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak masyarakat tidak akan kehilangan daya beli.

Dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut tentu akan membuat harga-harga kebutuhan lain ikut terdampak. Namun justru dengan perhitungan yang baik, serta penyaluran BLT BBM yang tepat akan bisa menangani risiko inflasi yang mungkin akan terjadi.

Dampak dari inflasi ini tentu saja harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT. Hal ini tentu saja akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika BLT yang disalurkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target, maka para investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.

Athor mengatakan, BLT sebaiknya tetap disalurkan agar daya beli masyarakat tetap kuat. Ketika para investor melihat pergerakan kebijakan pemerintah yang selama ini sudah ditangani dari berbagai sisi, maka investor akan lebih percaya dengan berinvestasi lebih besar di Indonesia.

Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa PBNU sangat memaklumi kebijakan penyesuaian Harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan memang kebijakan itu sudah sangat sesuai dengan asas kemaslahatan rakyat.

Meski demikian, dirinya juga menambahkan bahwa bagaimanapun pemerintah juga harus berfokus untuk melakukan mitigasi atas dampak penyesuaian harga BBM.

Oleh karena itu, Kiai Fahrur Rozi menegaskan bahwa harus ada pengawalan agar penyaluran BTL BBM  bisa dijamin tepat sasaran. Kebijakan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yakni merealokasi APBN subsidi BBM kemudian di samping itu juga meemberikan BLT kepada masyarakat.

Dirinya menilai bahwa BLT akan sangat membantu bagi orang-orang yang pendapatannya sangat kurang, sementara itu, pengalihan subsidi juga diarahkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang. Masyarakat harus mulai berhemat dan bijak dalam melakukan mana yang lebih penting.

Justru, PBNU sendiri juga akan menjadi pionir yang mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan justru tidak merugikan keberlangsungan bangsa Indonesia.

PBNU juga mengajak serta masyarakat untuk menjaga negeri ini agar tidak menjadi negara gagal. Jika utang terlalu besar dan subsidi terus-menerus diambil dari utang, Indonesia bisa bangkrut dan akan menjadi beban bagi anak cucu.

Mengenai validasi data penerima BLT BBM, menurutnya juga hal yang sangat penting untuk terus dipastikan dan dipantau. Fahrur juga memberikan imbauan kepada pemerintah agar dalam pengawasan pendistribusian BLT tersebut, melibatan ormas dalam hal pengawasan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Sosial (Mensos) megatakan, hingga saat ini BLT pengalihan subsidi BBM tersebut sudah tersalurkan kepada 40% penerima dan sudah dilakukan di 461 kabupaten/kota di Indonesia.

Agar bantuan sosial ini lebih tepat sasaran, pemerintah mulai dari tingkat desa tentu saja harus transparan dalam memberikan informasi terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan. Pemerintah desa harus bisa melibatkan pengurus RT/RW, karena mereka-lah yang lebih mengetahui kondisi siapa saja masyarakat yang berhak atau tidak untuk menerima bantuan.

Pendistribusian BLT BBM tentu saja merupakan bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak akan adanya penyesuaian harga BBM.

Daya beli masyarakat harus terus dijaga, sehingga  para pelaku usaha dapat tetap memproduksi barang tanpa khawatir akan adanya penurunan daya beli dari masyarakat.

Sementara itu, Peneliti Bidang Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Iwan Hermawan mengatakan bahwa bantuan sosial (Bansos) akan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah penyesuaian harga BBM.

Menurutnya, bansos akan berdampak terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0067 persen.

Bansos dinilai mampu menekan potensi naiknya tingkat kemiskinan karena dana Rp 24,17 triliun  ini di antaranya dioperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga dengan ekonomi terbawah.  Di sisi lain BLT juga terbukti telah mencegah ancaman dari adanya inflasi akibat dari penyesuaian harga BBM.

Oleh: Putri Ganeswari)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara