BERITAJABAR.ID - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masih terus berupaya untuk memobilisasi massa dalam jumlah yang banyak dengan beberapa aksi mereka. Maka dari itu, masyarakat harus terus mewaspadainya dan tidak ikut terjerumus di dalamnya.

Kewaspadaan segenap elemen bangsa, terlebih mereka yang merupakan masyarakat orang asli Papua (OAP) tentu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menciptakan benteng diri agar tidak tergelincir dalam ajakan ULMWP dalam mobilisasi massa dari aksi kelompok mereka.

Pasalnya, upaya mobilisasi massa dalam aksi kelompok ULMWP itu seluruhnya berisikan ajakan untuk mewujudkan Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang mana seluruhnya merupakan omong kosong karena Bumi Cenderawasih terbukti nyata telah maju dan sejahtera bersama dalam kerangka NKRI.

Terdapat beberapa unsur pihak dan gerombolan kecil yang terus saja mengusik ketentraman dan kedamaian bangsa. Mereka akan terus melakukan berbagai macam langkah termasuk mengadakan aksi dan memobilisasi massa, seperti halnya yang gerombolan pemberontak asal Papua itu lakukan.

Tentunya jika mobilisasi massa tersebut tetap mereka jalankan, maka jelas akan ada sebuah konsekuensi hukum yang tegas dan nyata, mulai dari pihak aparat keamanan Republik Indonesia (RI) akan melakukan pembubaran aksi hingga menerapkan sejumlah sanksi.

Jangan sampai akal-akalan dari ULMWP itu berhasil mereka tumpahkan ke jalanan sebagai fasilitas umum yang akan banyak lalu lalang masyarakat di dalamnya. Terlebih mereka juga hanya akan memberikan kesan yang provokatif serta sangat berpotensi untuk melakukan banyak pelanggaran hukum lainnya di sana, entah itu lahirnya kerusuhan atau pengrusakan pada fasilitas publik lain.

Keamanan dan kedamaian negeri ini harus terus terjaga, yang mana segenap elemen bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk terus menjaganya. Sehingga sebenarnya masyarakat tidak perlu mengikuti adanya ajakan atau imbauan mobilisasi massa oleh ULMWP tersebut karena di sana jelas hanya akan berakhir pada kerusuhan saja dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.

Kepentingan publik jelas akan sangat terancam jika mobilisasi massa oleh gerombolan pemberontak asal Papua Barat itu terjadi, selain itu kemungkinan lain yang mungkin terjadi yakni adanya gangguan akan hak asasi orang lain.

Belakangan ini tersebar di media sosial bahwa terdapat sebuah himbauan umum aksi nasional ULMWP yang mengajak adanya mobilisasi umum di seluruh wilayah Papua Barat untuk menjalankan aksi secara serentak pada tanggal 1 Mei 2024 mendatang.

Seolah-olah gerombolan pemberintak NKRI itu menamakan diri mereka sebagai wadah koordinatif untuk gerakan rakyat di Papua Barat dan mereka terus menuding bahwa Republik Indonesia terus melangsungkan kolonialisme pada Bumi Cenderawasih.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Mayjen TNI) Izak Pangemanan menegaskan bahwa baik antara ULMWP dan juga OPM biasanya dengan sengaja menjual narasi mengenai Papua merdeka kepada masyarakat.

Jelas bahwa narasi Papua merdeka yang terus mereka gaungkan tersebut hanya merupakan upaya provokasi kepada warga sipil demi kepentingan mereka secara pribadi dan golongannya saja, sama sekali tidak mewakili nama Bumi Cenderawasih.

Terbukti, bahwa tatkala masyarakat sipil orang asli Papua (OAP) berada dalam kemiskinan yang ekstrem, di mana peranan ULMWP? Justru yang sangat berjibaku dalam menangani hal tersebut secara nyata adalah Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui beragam kebijakannya.

Sehingga jangan sampai masyarakat mudah terprovokasi oleh adanya ajakan mobilisasi massa itu, lantaran seluruh narasi yang mereka gaungkan soal kolonialisme dan juga Papua merdeka merupakan omong kosong belaka dan mereka hanya dengan sengaja menjual narasi demikian demi kepentingan secara pribadi saja.

Dengan sangat tegas, Mayjen TNI Izak Pangemanan juga mengatakan bahwa Bumi Cenderawasih merupakan bagian integral tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mana status itu sudah jelas dan sah di mata dunia dan mendapatkan pengakuan pula oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lantaran status Papua sendiri sudah sangat jelas, bahwa provinsi paling Timur di Indonesia itu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI, maka sudah tidak relevan lagi narasi buatan ULMWP dan OPM yang hanya berupaya untuk merusak persatuan serta kesatuan bangsa ini saja.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius D Fakhiri mengungkapkan bahwa seringkali gerombolan perusuh itu memang berupaya untuk menimbulkan kericuhan di Bumi Cenderawasih hingga berupaya melakukan perusakan pada beberapa fasilitas publik.

Justru dengan demikian, apabila eksistensi ULMWP dan OPM terus ada, maka upaya percepatan pembangunan oleh Pemerintah pada Papua jelas akan terus mengalami gangguan dan masyarakat di Bumi Cenderawasih akan semakin lama merasakan kesejahteraan.

Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk memunculkan kesadaran dan semakin mewaspadai adanya upaya mobilisasi massa dari aksi kelompok ULMWP yang hanya bertujuan untuk merusak kerukunan antar warga negara.

Oleh: Matrthinus Nare * ) Mahasiswa Papua tinggal di Manado