BERITAJABAR.ID - Sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang tidak mau datang memenuhi panggilan KPK membuat banyak pihak kesal, termasuk para mahasiswa. Mereka mendesak agar Gubernur Papua tersebut bersikap jantan dan menaati proses hukum yang sedang berjalan. Sesuai aturan, Lukas wajib datang dan menghadap penyidik KPK di Jakarta, bukannya bersembunyi di Papua.

Ketika Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi, spontan banyak orang mencercanya. Pasalnya, dulu ia memiliki citra baik sebagai pejabat berprestasi, dan berhasil menjadikan Papua sebagai tuan rumah PON XX. Namun ternyata ia berbuat licik di balik kepercayaan rakyat dan korupsi senilai ratusan miliar rupiah.

Para mahasiswa mendesak agar Lukas Enembe menaati proses hukum, karena sampai sekarang ia sudah mangkir 2 kali dari panggilan KPK.  Para mahasiswa Papua yang kuliah di Jakarta, yang bergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Tanah Papua, mengadakan aksi untuk mendesak Lukas agar taat hukum. Mereka mendatangi kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD.

Charles Kossay, koordinator aksi, menyatakan bahwa para mahasiswa Papua mendukung KPK dalam mengusut kasus Lukas Enembe. Mereka juga mendukung Polri untuk menangkap dan menindak tegas pihak yang sengaja menghalangi proses penegakan hukum terhadap tersangka Lukas Enembe.

Semua pihak di Papua harus menahan diri agar proses hukum Lukas sesuai dengan koridor hukum Indonesia. Papua harus tetap damai dan jangan sampai ada konflik horisontal. Namun selama beberapa minggu, masyarakat malah rusuh dan berjaga di sekitar rumah Lukas Enembe di kawasan Jayapura. Mereka siaga sampai radius 200 meter dan tidak ingin Lukas dijemput oleh KPK dan aparat.

Ketika Gubernur Papua jadi tersangka, jangan ada warga yang membelanya dan malah kontra dengan masyarakat yang mendukung KPK. Konflik harus diminimalisir agar tidak terjadi kejadian buruk di masa depan.  Warga Papua yang berjaga di sekitar rumah Lukas juga wajib diperingatkan, karena mereka siaga dan memamerkan senjata tradisional sebagai simbol perlawanan.

Sebagai Gubernur Papua, Lukas Enembe seharusnya paham bahwa konflik horisontal di Papua bisa berujung mengerikan. Penyebabnya karena bisa memicu masalah lain yakni perang antar suku, karena ada yang membelanya, dan ada pula yang menginginkannya segera ditangkap. Ketika perang dimulai lagi maka panah beterbangan dan bisa memakan banyak nyawa, dan situasi buruk ini tentu harus dicegah, karena sudah puluhan tahun tidak ada perang antar suku di Papua.

Oleh karena itu Lukas Enembe seharusnya memikirkan kemungkinan terburuk ini dan menghapus konflik antar masyarakat Papua, serta mematuhi proses hukum yang sedang berjalan. Jika ia mengelak telah korupsi, mengapa takut untuk terbang ke Jakarta? Justru perbuatannya yang bersembunyi dan beralasan sakit stroke, malah menambah kecurigaan masyarakat bahwa ia benar-benar korupsi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinator Dalam Negeri, Mayjen TNI Djaka Budhi Utama menyatakan bahwa para mahasiswa yang memberikan aspirasi tersebut sejalan dengan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Dalam artian, mahasiswa yang juga orang Papua merasa malu karena gubernurnya melakukan tindak pidana korupsi. Mereka tidak ingin nama Bumi Cendrawasih jadi tercoreng gara-gara ulah gubernurnya. Selama ini Papua sudah terkenal sebagai daerah wisata, dan jangan sampai citranya berubah buruk sebagai tempatnya koruptor.

Pemerintah sangat serius dalam memberantas korupsi dan akan menangani kasus Lukas Enembe dengan baik. Meski ia adalah pejabat tinggi, bukan berarti diberi pemutihan alias kebal hukum. Siapapun sama di hadapan hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, dan Lukas harus menghormati KPK dan mau dipanggil ke Jakarta.

Sesuai dengan peraturan, ketika seorang tersangka sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK, maka bisa dilakukan penjemputan paksa. Lukas harus mau dijemput dan tidak boleh beralasan sakit atau alasan lainnya. Seharusnya ia berani datang ke KPK jika memang tidak bersalah, bukannya seperti pengecut yang bersembunyi di balik perlindungan rakyat yang berhasil ia kelabui.

Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden, juga sejalan dengan para mahasiswa dan ingin agar Lukas Enembe taat hukum. Bahkan ia mengancam akan menerjunkan pasukan jika Lukas masih lari dari tanggung jawab dan tidak mau dipanggil ke Jakarta. Proses hukum harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh berlarut-larut.

Sudah banyak pihak yang mendesak Lukas Enembe agar taat hukum dan patuh pada aturan. Seharusnya ia mau datang ke Gedung KPK untuk diperiksa oleh penyidik. Istri dan anaknya juga wajib datang karena statusnya jadi saksi dalam kasus korupsi ini.

Ketika para mahasiswa sudah geram akan kelakuan Lukas Enembe, yang lari dari tanggung jawab, maka mereka mengadakan aksi protes dan mendukung KPK untuk mencokok gubernur mereka. Lukas telah membuat malu orang Papua dengan kelakuan buruknya. Seharusnya ia bertindak jantan dengan berani datang ke Gedung KPK.

Oleh : Rebecca Marian )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta