BERITAJABAR.ID - Warganet dan milenial mendukung kelanjutan Otsus Papua. Dengan adanya Otsus, orang asli Papua akan menjadi tuan di negeri sendiri, namun harusnya dipahami juga bahwa ketika OAP sudah diberkan kepercayaan, maka harus melihat mereka yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugasnya.

Dukungan dari warganet juga menunjukkan bahwa Otsus Papua adalah kebijakan yang akan memberikan dampak positif bagi Papua.

Salah satu akun twitter @MajuGerakan mencuitkan, perubahan dan kemajuan pada dunia pendidikan sangat dirasakan anak-anak Papua ketika adanya Otsus. Cuitan tersebtu tentu saja menarasikan bahwa Otsus memajukan Papua dan Otsus mensejahterakan Papua.

Sementara itu, akun @reevina45 mencuitkan, Masyarakat Papua dari berbagai kalangan pun tegas mendukung keberlanjutan Otsus Papua karena otsus merupakan program affirmative action yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat yang bisa menjadikan rakyat Papua Bangkit. Pemekaran Papua baik.

Sebelumnya, Anggota DPR Dapil Papua Yan Mandenas mengatakan, bahwa revisi otonomi khusus diharapkan akan semakin menunjukkan kejelasan dalam implementasinya. Sehingga tidak hanya dana besar yang digelontorkan oleh pemerintah. Namun juga ada pendampingan, sehingga nantinya masyarakat papua tahu cara menata anggaran. Hal ini tentu saja akan membuat Papua mengalami kemajuan.

Pemerintah juga telah merancang otsus Papua agar benar-benar mensejahterakan rakyat Bumi Cenderawasih. Pemerintah juga dengan senang hati mendengar aspirasi masyarakat Papua yang akan mengawal otsus agar dapat terlaksana dengan baik. Sehingga tidak hanya memberikan suntikan dana saja, tetapi juga edukasi dan perhatian lebih.

Dominggus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat menyatakan kebijakan dan program otonomi khusus yang diluncurkan pemerintah pusah bagi Tanah Papua dinilai cukup berhasil.

Dia mengatakan, cukup banyak anak-anak Papua yang sekolah hingga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi melalui dana otsus, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan pada sektor kesehatan, dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil.

Melalui dana otsus juga, pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

Kendati demikian, menurut kepala Suku Arfak ini, mengatakan agar ada evaluasi supaya program dan pemanfaatan dana otsus di daerah ini lebih optimal.

Sedangkan tokoh agama Pdt Merry Lauren Wompere, mengaku bahwa Otsus Papua memberikan pembangunan yang lebih baik di Papua, jika dibandingkan dengan sebelum ada otsus.

Dirinya mewakili jemaat GKI Solagratia Jaifuri sangat berharap agar Otsus Papua tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di Papua, pihak yang menolak Otsus Papua sama sekali tidak mewakili suara nurani orang Papua, mereka adalah musush masyarakat Papua.

Masyarakat Papua sendiri selama ini memang diberikan kewenenangan berupa otonomi khusus yang berlaku sejak tahun 2001. Hal ini didasari pada tahun 1999 hingga 2000, terselenggara musyawarah besar dan kongres Papua II yang menuntut mereka untuk menentukan nasib sendiri. Kala itu Megawati selaku Presiden RI telah menandatangani UU no.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.

Keistimewaan otonomi khusus adalah pemerintahan memiliki kewenangan dan diberi dana sebesar 100 milyar rupiah. Dana ini dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, untuk pembangunan di tanah Papua. Suntikan dana tersebut bertujuan agar tidak ada ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial di wilayah Papua, dan pemerataan pembangunan di seluruh provinsi di Indonesia.

Menanggapi akan adanya penolakan terhadap revisi Otsus, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap pemerintah yang ingin melakukan revisi undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Azis menilai, bahwa Otsus Papua memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dan Papua arat secara keseluruhan. Ia juga menambahkan bahwa semua pihak ingin Papua dan Papua Barat dapat lebih sejahtera dan tidak ada lagi perbedaan dari segi apapun sehingga kesejahteraan bisa tercapai.

Kebijakan Otsus Papua harus berlanjut, tentu saja dengan berbagai perbaikan agar dana otsus dapat menunjang pembangunan Papua dan Papua Barat.

Oleh : Abner Wanggai )** Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta