BERITAJABAR.ID - Dalam membangun Papua tentu saja membutuhkan harmonisasi antara program kebijakan terhadap arah kebijakan afirmatif. Selain itu partisipasi masyarakat juga diperlukan guna menyerap gagasan-gagasan program pembangunan berdasaran kebutuhan masyarakat sendiri.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, mendorong kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat menjadi wadah untuk menciptakan masyarakat yang merupakan orang asli papua (OAP) sebagai subjek pembangunan di Provinsi Papua. Menurutnya, terdapat 2 hal fundamental yang harus dijawab :

Pertama, melalui forum Musrenbang diharapkan terjadi sinergitas dan harmonisasi program dan kebijakan dengan dokumen perencanaan sesuai arah kebijakan dengan dokumen perencanaan sesuai dengan arah kebijakan afirmatif dan pemerataan kesejahteraan.

Kedua, harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan-gagasan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri yang diselaraskan dengan kabijakan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional.

John Wempi menjelaskan, agar pelaksanaan Musrenbang ini dijadikan sebagai wadah untuk membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan dengan menjadikan masyarakat khususnya OAP sebagai subjek pembangunan bukan semata-mata hanya sebagai objek pembangunan.

Hal ini disampaikan dalam sambutan dan arahan pada Musrenbang RKPD Provinsi Papua yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah Gubernur bersama Bupati/Walikota se-provinsi Papua Tahun 2023 dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN se-Provinsi Papua, yang dilaksanakan pada 13/04/2023 di Swiss-Bell Hotel, Biak, Papua.

Lebih lanjut, John Wempi menyampaikan bahwa forum Musrenbang merupakan forum yang istimewa dan mempunyai tantangan tersendiri bagi Provinsi Papua Pasca Pemekaran 3 DOB.

Dirinya mengungkapkan, Kontribusi potensi ekonomi Provinsi Papua pasca pemekaran 3 DOB ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Oleh karena itu forum Musrenbang ini menjadi forum istimewa dan mempunyai tantangan tersendiri karena menjadi episode baru bagi Provinsi Papua dalam mengeksplorasi potensi daerah di luar mineral bawah tanah.

John Wempi juga berharap agar hasil akhir Musrenbang dapat menginterpretasikan dan mewakili langkah-langkah pemetaan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penambahan DOB baru di Papua tentu saja akan membuka akses pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Papua. Harapannya agar supaya dengan adanya provinsi baru ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua. Karena selama ini hanya dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat, sehingga jangkauan dan akses untuk transportasi dari Kabupaten ke provinsi sangat sulit.

Pembangunan DOB di Papua juga memberikan harapan pembangunan yang berata di Papua. Kebijakan pemekaran Papua merupakan amanat dan implementasi atas UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76. Dengan demikian, fondasi utama tiga RUU pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada OAP. Regulasi yang dibuat diharapkan juga dapat menjadi payung hukum yang konkret, terutama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada tahap awal dan masa-masa selanjutnya pada tiga provinsi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.

Senada dengan Hans Mote, Tokoh Adat Tabi, Ondofolo Yanto Eluay juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di Papua. Dengan adanya DOB tentu saja hal ini akan memberikan kesempatan baru bagi Putra Daerah untuk semakin mengembangkan potensinya. Terlebih, pemekaran ini mengandung tujuan pembagian tugas Pemerintahan Daerah yang semakin spesifik dan menjangkau lebih fokus pada wilayah-wilayah dan masyarakat daerah yang lebih detail.

Sementara itu, Anggota Majelis Rakyat Papua, Toni Wanggai menyatakan DOB memberikan ruang kepada orang asli Papua untuk menempati posisi di birokrasi termasuk menduduki jabatan struktural di pemda setempat. Pemerintah daerah tentu harus membuat regulasi agar orang asli Papua mampu terserap secara maksimal ke dalam struktur pemerintahan.

Penyerapan orang asli Papua ke dalam struktur pemerintahan selama ini terkendala minimnya jumlah penduduk di Papua dan Papua Barat, padahal kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan sangat tinggi.

Penyerapan orang asli Papua ke dalam struktural pemerintah daerah, merupakan salah satu landasan pembangunan wilayah adat untuk mempercepat pembangunan wilayah pemekaran.

Toni Wanggai mengatakan masyarakat bisa turut menjaga kelestarian budaya dengan membuat program kebijakan pembangunan berbasis wilayah adat sesuai potensi budaya dan alam yang dimiliki masing-masing wilayah sehingga pembangunan wilayah pemekaran lebih terfokus.

Untuk itu diperlukanlah peran dari OAP untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah DOB di Papua. Karena bagaimanapun juga mereka memiliki pemahaman terhadap wilayahnya.

)*Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta