UPK Puspa Artha Lestari Telagasari Bantah Tudingan Monopoli Dana, Klaim Sentuh Ribuan Warga di 14 Desa

BERITAJABAR.ID, Karawang – Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Puspa Artha Lestari Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa manfaat pinjaman modal hanya dinikmati oleh segelintir orang, Selasa 16 maret 2026.

Pihak pengelola menegaskan bahwa program ini telah menjangkau ribuan masyarakat di tingkat desa.
Sekretaris UPK Puspa Artha Lestari, Asim, menyanggah narasi tersebut dengan memaparkan data sebaran manfaat.

Menurutnya, layanan UPK saat ini telah menyentuh 14 desa di wilayah Telagasari.
“Pernyataan itu tidak benar. Di setiap desa, terdapat 3 sampai 4 kelompok peminjam, di mana setiap kelompok terdiri dari 10 hingga 15 anggota. Artinya, dana ini mengalir langsung ke masyarakat,” ujar Asim.

Meski demikian, Asim mengakui pihaknya belum bisa mengover seluruh pelaku usaha produktif di Telagasari secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh regulasi internal untuk menjaga kesehatan finansial lembaga.

“Kami tidak memberikan pinjaman kepada warga yang masih memiliki keterikatan pinjaman dengan ‘Bank Emok’. Selain itu, setiap kelompok peminjam wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa masing-masing. Secara tidak langsung, Kades menjadi verifikator pertama bagi calon peminjam,” jelasnya.

Proses Transformasi Menuju Bumdesma
Senada dengan Asim, Rusman selaku Badan Pengawas UPK Puspa Artha Lestari, menyatakan ketidaksepakatannya terhadap pemberitaan salah satu media massa. Ia menekankan bahwa lembaga ini sedang dalam masa transisi menuju Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

“Bumdesma ini baru memulai proses perjalanan. Saat ini, nilai investasi dari tiap BUMDes di desa-desa ke Bumdesma masih dalam tahap pembahasan dan belum ada kesepakatan final dengan para kepala desa,” tutur Rusman.

Ia menambahkan, jika nantinya modal dari BUMDes tiap desa sudah masuk, maka pencatatan pembukuannya akan dibuat terpisah dengan eks PNPM Mandiri. Rusman juga mengungkapkan bahwa proses peleburan menjadi Bumdesma merupakan instruksi Pemerintah Daerah, termasuk bagi PNPM yang sudah tidak aktif (kolaps).

Terkait transparansi, Rusman menyatakan kesiapannya untuk diaudit lebih lanjut. “Kami menunggu hasil audit BUMDes oleh Inspektorat dari tiap desa. Untuk UPK sendiri sudah diaudit dan hasilnya jelas. Bahkan, UPK Telagasari merupakan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Karawang,” tegasnya.

Klarifikasi Bendahara Terkait Komunikasi dengan Media

Di sisi lain, Bendahara UPK, Aas, turut mengklarifikasi alasan dirinya tidak membalas pesan singkat dari awak media sebelumnya. Ia mengaku hal tersebut bukan karena kesengajaan untuk menghindar, melainkan karena merasa sudah memiliki hubungan yang akrab.

“Saya merasa sudah akrab dengan rekan media tersebut, jadi saya pikir lebih baik nanti bicara langsung saat datang ke kantor,” ucap Aas sambil tersenyum.

Pihak UPK berharap masyarakat dan media massa dapat melihat secara objektif proses transformasi yang sedang berjalan demi kemajuan ekonomi kerakyatan di Kecamatan Telagasari. (Dien)