Transparansi Minim dan Pondasi Dangkal: Menyoal Proyek Revitalisasi Miliaran Rupiah di SDN Cariumulya II Karawang

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Anggaran fantastis dari pemerintah pusat seolah menjadi magnet tersendiri bagi munculnya praktik-praktik janggal di lapangan. Hal ini terjadi pada proyek revitalisasi SDN Cariumulya II, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proyek senilai lebih dari Rp1,1 miliar yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diduga kuat menabrak aturan keterbukaan informasi publik dan memicu tanda tanya besar terkait kelayakan teknis strukturnya.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Selasa, 8 September 2026, papan informasi proyek yang terpasang terkesan asal-asalan dan menyembunyikan detail krusial. Papan nama kegiatan dari Direktorat Sekolah Dasar tersebut hanya menuliskan “Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan” dengan pelaksana P2SP (Panitia Pembangunan Sekolah) senilai Rp1.172.978.922.

Anehnya, papan tersebut sama sekali tidak mencantumkan jenis pekerjaan yang jelas. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan adanya dua jenis pekerjaan besar yang berbeda karakteristiknya: rehabilitasi ruang kelas lama dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Ketiadaan informasi jenis pekerjaan ini jelas memicu dugaan adanya upaya pengaburan spesifikasi agar luput dari pengawasan masyarakat.

Ketidaktransparan ini merembet ke urusan teknis yang lebih fatal. Saat awak media melakukan wawancara dengan para pekerja yang tengah memasang batu pondasi untuk bangunan RKB berukuran 7×8 meter, ditemukan fakta bahwa kedalaman galian pondasi hanya berkisar 35 sentimeter.

Secara kajian teknis bangunan publik, kedalaman 35 cm untuk bangunan gedung atau ruang kelas baru sangat diragukan kekuatannya. Pondasi yang terlalu dangkal berisiko tinggi memicu penurunan bangunan (settlement) hingga keretakan dinding di kemudian hari, yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan para siswa.Ironisnya, saat dikonfirmasi, salah satu guru di SDN Cariumulya II justru mengaku tidak tahu-menahu mengenai rencana anggaran biaya (RAB) maupun detail kedalaman galian yang seharusnya diterapkan. Pihak sekolah terkesan “buta” terhadap acuan baku proyek yang berjalan di tanah mereka sendiri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak P2SP maupun fasilitator terkait belum memberikan jawaban resmi atas kejanggalan papan proyek tanpa detail pekerjaan serta pengerjaan pondasi dangkal tersebut. Publik kini menunggu ketegasan Dinas Pendidikan maupun aparat penegak hukum untuk mengaudit proyek bernilai miliaran rupiah ini sebelum konstruksi telanjur berdiri di atas pondasi yang rapuh. (Dinros)