BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Aula Desa Cilewo menjadi saksi ketegangan yang memuncak pada Selasa, 13 Oktober 2026. Di hadapan Forum Masyarakat Desa Cilewo Bersatu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Desa Cilewo, Wulandani, mengumumkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat. Namun, alih-alih membawa ketenangan, rincian angka yang dibacakan justru mengonfirmasi keprihatinan mendalam warga: ratusan juta rupiah dana publik diduga kuat telah menyimpang.
LHP Inspektorat membeberkan kerugian negara yang fantastis untuk ukuran anggaran desa. Selama periode 2023 hingga 2025, ditemukan penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp108.000.000, penyelewengan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) senilai Rp88.013.100, serta pembengkakan penyimpangan pada sektor pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan (Ketapang) yang mencapai Rp510.000.000. Total akumulasi penyimpangan ini menyentuh angka lebih dari Rp706 juta—sebuah angka yang mencederai hak-hak dasar masyarakat prasejahtera di Cilewo.
Dalih Saling Lempar di Balik Kursi Kosong
Merespons temuan tersebut, dinamika dalam forum langsung memanas. Ketua BPD Desa Cilewo, Ali Munandar, secara terbuka melontarkan kritik keras dan sinisme terhadap komitmen penyelesaian kasus ini.
“Jika kepala desa tidak bisa menyelesaikan, maka saya akan bertindak sesuai hukum yang berlaku. Mana ada maling ngaku,” tegas Ali kepada forum.
Ali juga menyayangkan absennya aktor-aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab dalam pusaran anggaran ini. Menurutnya, kepala desa telah mengundang Direktur BUMDes dan bendahara lama, namun kursi mereka tetap kosong tanpa kehadiran.
Absennya para pejabat lama ini memicu pertanyaan besar: apakah ini bentuk pengabaian atau kepanikan moral?
Di sisi lain, Kepala Desa Wulandani mencoba membangun narasi pembelaan yang dinilai publik terlalu normatif dan mengambang. Wulandani menyatakan kesiapannya untuk membereskan temuan Inspektorat tersebut, namun menolak mengikatkan diri pada komitmen waktu yang jelas.
“Saya siap menyelesaikan temuan LHP Inspektorat ini dengan waktu yang tidak lama-lama, saya tidak bisa menyebutkan tenggat waktunya,” ucap Wulan.
Lebih jauh, Wulan justru melempar kesalahan pada faktor teknis di lapangan, seperti daya ingat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT. Ia mencontohkan kasus salah satu warga bernama Mak Jani.
“Pengakuan KPM BLT Dana Desa kadang suka lupa, seperti salah satu contoh Mak Jani, dia kan tidak mengaku menerima, padahal foto waktu dia menerima BLT ada,” ucapnya. Pembelaan ini dinilai kritikus sebagai upaya simplifikasi masalah, mengingat angka Rp108 juta untuk BLT bukanlah jumlah yang kecil yang bisa hilang hanya karena urusan “lupa” ingatan warga sepuh.
Masyarakat Hilang Kesabaran, Ultimatum Jalur Hukum
Melihat ketidakpastian tenggat waktu yang dilontarkan kepala desa, Forum Masyarakat Desa Cilewo Bersatu memilih tidak mau berayun dalam janji manis. Ketua Forum, Makmur, menegaskan bahwa sikap warga sudah bulat sejak awal: audit menyeluruh, perombakan struktur (reshuffle) pemerintahan desa, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Tetap dari awal tuntutan: audit, reshuffle, dan penegakan hukum. Masyarakat sudah menunggu 10 bulan LHP Inspektorat, masa harus menunggu lagi sampai 1 tahun. Terserah, jika BPD mau menunggu kepala desa, tapi warga bisa bertindak sendiri melaporkan pelanggaran ini. Atau apakah BPD yang mau melaporkan langsung, atau kami, atau kepala desa, terserah, monggo,” tantang Makmur dengan nada tinggi.
Pernyataan Makmur mencerminkan mosi tidak percaya rakyat terhadap birokrasi internal desa yang lamban. Ketika uang rakyat bernilai ratusan juta menguap ke pos-pos yang tidak jelas, penyelesaian administratif tanpa batas waktu yang pasti dinilai sebagai bentuk kompromi yang melukai rasa keadilan.
Kasus Desa Cilewo kini berada di persimpangan jalan. Apakah LHP Inspektorat ini akan bermuara pada pengembalian kerugian negara dan pembersihan moral kabinet desa, ataukah sekadar menjadi dokumen usang yang berujung pada saling sandera kepentingan? Satu hal yang pasti, masyarakat Cilewo kini mengawasi, dan hukum tidak boleh menutup mata atas hilangnya hak ketahanan pangan serta bantuan langsung bagi warga miskin mereka. (Dinros)
