BERITAJABAR.ID - Setelah proses pemungutan suara dan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau badan terkait mengumumkan hasil pemilu resmi. Hasil ini merupakan cerminan dari suara rakyat yang terwakili dalam proses demokrasi. Namun, dalam banyak kasus, hasil ini juga menjadi awal dari berbagai sengketa dan kontroversi yang berpotensi akan muncul.

Masih terdapat pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024 dikarenakan pihak tersebut menilai terdapat sengketa terhadap hasil Pemilu. Mulai dari dugaan kecurangan, pelanggaran administratif, hingga ketidakpuasan terhadap mekanisme penghitungan suara, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya di hadapan lembaga yang berwenang.

Sidang sengketa hasil pemilu 2024 menjadi sorotan utama bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Dalam suasana politik yang tegang, sidang ini menjadi ujian bagi kematangan institusi hukum dan komitmen terhadap prinsip demokrasi yang kuat.

Sidang sengketa hasil pemilu adalah tahapan penting dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul pasca pengumuman hasil pemilu. Biasanya, sidang ini dilaksanakan di hadapan Mahkamah Konstitusi atau badan pengadilan khusus yang ditunjuk untuk menangani sengketa pemilu. Para pihak yang terlibat, baik itu partai politik, kandidat, maupun pemilih individual, memiliki kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka.

Para penggugat hasil Pemilu 2024 diharapkan bisa menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu penting untuk menjaga situasi tetap aman dan damai. Pakar Politik, Arfianto Purbolaksono mengatakan saat ini ada percikan-percikan konflik apalagi setelah KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu. Namun, percikan tersebut muncul di level elite politik. Ia berharap eskalasinya tidak membesar.

Arfianto mengatakan semua lapisan masyarakat harus menahan diri, terutama peserta yang mengajukan sengketa ke MK. Apapun tuntutan yang disampaikan mereka ke MK tentu harus sejalan dengan bukti-bukti. Dirinya mewanti-wanti jangan sampai ada opini melebar dan berkembang berdasarkan asumsi. Akhirnya akan menjadi sebuah narasi yang beredar di masyarakat dan kemungkinan menjadi informasi palsu sehingga memunculkan sentimen negatif dan membuat panas di level elite.

Pihaknya juga optimis masyarakat sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Jika suatu saat terdapat pengerahan massa adalah mereka yang tidak puas atau berdampak dari putusan MK.

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute For Public Policy Research (TII) ini juga menilai pernyataan elite politik seperti petinggi partai politik  setelah penetapan hasil Pemilu berhasil meredam potensi konflik. Hal tersebut dikarenakan tidak membuat eskalasi konflik lebih besar seperti tidak banyak memberikan pernyataan yang bersifat mengoentari atau membangun opini ketika hari persidangan MK.

Erik selaku ketua Aliansi Pemuda Mahasiswa Masyarakat Sulsel Bersatu, meminta masyarakat agar bersikap tenang dalam menyikapi hasil pemilu, serta tidak terprovokasi selama proses sidang di MK. Pihaknya mengimbau agar masyarakat menjaga kedamaian dalam menyikapi hasil pemilu. Bahwa apa yang disampaikan oleh KPU adalah hasil dari pemilihan umum yang dilakukan secara demokrasi. 

Erik juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat sulsel untuk menjaga kedamaian dalam menyikapi hasil pemilu 2024 dengan tidak melakukan aksi provokasi, menyebar berita hoax dan Mari kita menjaga situasi yang aman dan damai selama proses sidang MK.

Ketua Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (Kamri), Marlo meminta masyarakat agar bersikap tenang dalam menyikapi hasil pemilu, serta tidak terprovokasi selama proses sidang di MK.

Dirinya menghimbau agar masyarakat menjaga kedamaian dalam menyikapi hasil pemilu. Bahwa apa yang disampaikan oleh KPU adalah hasil dari pemilihan umum yang secara demokrasi dilakukan, sehingga mari kita dukung keputusan KPU.

Marlo juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat sulsel untuk menjaga kedamaian dalam menyikapi hasil pemilu 2024 dengan tidak melakukan aksi provokasi, menyebar berita hoax dan Mari kita menjaga situasi yang aman dan damai selama proses sidang MK.

Dalam menghadapi sengketa pemilu 2024, upaya bersama dari semua pihak terlibat sangat penting untuk menjaga situasi tetap aman dan damai. Kolaborasi antara lembaga pemantau, partai politik, masyarakat sipil, dan institusi hukum merupakan fondasi yang kuat dalam menjamin integritas proses demokratis. Dengan memprioritaskan dialog, transparansi, dan penegakan hukum yang adil, diharapkan sengketa pemilu dapat diselesaikan dengan damai dan membawa negara menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera.

Meskipun sidang sengketa hasil pemilu seringkali diwarnai dengan ketegangan dan kontroversi, namun merupakan bagian penting dari proses demokratis. Masyarakat harus percaya bahwa lembaga-lembaga hukum dan demokratis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. Dengan demikian, proses ini tidak hanya merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi untuk masa depan yang lebih kuat dan stabil.

Dalam konteks pemilu 2024, sidang sengketa hasil pemilu menjadi momen krusial dalam menentukan arah politik dan demokrasi negara. Dengan memastikan keterbukaan, transparansi, dan keadilan dalam proses sidang, diharapkan negara dapat melangkah maju dengan lebih kuat dan lebih bersatu setelah melewati periode sengit dalam proses demokrasi mereka.

Oleh: Kalista Luthfi Hawa)** Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum