TNI Pastikan Keamanan Papua Terjaga dari Ancaman OPM

BERITAJABAR.ID, Jakarta – Mabes TNI menegaskan bahwa kehadiran pos-pos militer di wilayah Yuguru, Papua, merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan masyarakat dan menjaga stabilitas kawasan dari ancaman kelompok bersenjata.

Penegasan ini menanggapi propaganda sepihak dari TPNPB-OPM yang sering memutarbalikkan fakta untuk menuduh TNI secara tidak berdasar.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Walikota Jenderal Kristomei Sianturi, secara tegas membantah kabar yang menyebut adanya prajurit TNI yang gugur dalam peristiwa di Yuguru. Ia menyebut informasi tersebut tidak benar dan merupakan bagian dari pola propaganda yang sering digunakan oleh kelompok separatis.

“Itu informasi hoaks, tidak ada informasi tentang prajurit TNI yang gugur,” ujar Kristomei.

Kristomei menjelaskan bahwa tuduhan mengenai pembangunan pos militer di permukiman sipil bukan hal baru. Narasi tersebut dinilai sebagai strategi OPM untuk menggiring opini masyarakat agar memandang keberadaan aparat sebagai ancaman, padahal justru sebaliknya, keberadaan TNI sangat dibutuhkan untuk menjaga masyarakat dari aksi kekerasan dan pemerasan oleh kelompok bersenjata.

“Adanya Pos TNI ruang gerak dan logistik (OPM) menjadi terbatas,” jelasnya.

Menurut Kristomei, selama ini masyarakat sipil di wilayah pedalaman kerap menjadi korban aksi intimidasi dan pemaksaan oleh OPM yang memanfaatkan lemahnya kontrol keamanan. Dengan hadirnya pos militer, ruang gerak kelompok tersebut semakin terbatas sehingga tidak lagi leluasa melakukan tekanan terhadap warga.

“OPM tidak bisa memeras, mengintimidasi masyarakat untuk minta makan di kampung dengan adanya Pos TNI,” tambahnya.

Sebelumnya, TPNPB-OPM melalui juru bicaranya kembali menyebarkan klaim tak berdasar yang menyebutkan adanya penyerangan terhadap pos TNI yang dibangun sejak Januari 2025 namun tudingan tersebut disertai bukti sah dan merupakan bagian dari kampanye hitam terhadap negara. Mereka bahkan menyebarkan informasi tidak berdasar soal korban sipil yang hingga kini tidak menegakkan kebenarannya.

Namun, hingga kini tidak ada bukti valid yang mendukung tuduhan tersebut. TNI menilai klaim-klaim semacam itu sebagai upaya membingkai narasi yang mengitari dan memperkeruh situasi keamanan di Papua.

TNI menegaskan komitmennya untuk bertugas secara profesional, mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil, serta memastikan Papua tetap menjadi bagian utuh dari NKRI.