BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Penolakan liputan dan bungkamnya pihak otoritas sekolah SMAN 2 Cikampek sejak 29 Juli 2026 menjadi catatan kelam bagi kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik di dunia pendidikan. Alih-alih memberikan klarifikasi yang objektif terkait program bantuan revitalisasi sekolah, Kepala Sekolah dan Hubungan Masyarakat (Humas) SMAN 2 Cikampek justru memilih langkah sepihak: memblokir nomor kontak awak media.
Tindakan ini memicu tanda tanya besar dan mencerminkan adanya kejanggalan berpikir yang akut. Bagaimana mungkin Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) internal sekolah dijadikan tameng untuk mengalahkan posisi Undang-Undang Pers yang berlaku mutlak secara nasional?
Larangan Memotret di Balik Pos Satpam
Kecurigaan publik kian menguat akibat insiden intimidasi ruang gerak jurnalis yang dilakukan oleh Nia, selaku Humas SMAN 2 Cikampek. Nia diketahui mengajak awak media berbincang secara tidak patut di area belakang pos satpam, sekaligus melarang keras wartawan memotret papan informasi proyek revitalisasi tersebut.
Proyek revitalisasi SMAN 2 Cikampek ini dibiayai oleh uang negara. Berdasarkan asas hukum fundamental, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Sikap menutup-nutupi papan proyek ini secara gamblang mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran.
Dasar Hukum yang Dilanggar dan Sanksinya
Sikap menutup diri, memblokir kontak, dan melarang pengambilan dokumentasi oleh pihak SMAN 2 Cikampek telah menabrak beberapa regulasi hukum utama di Indonesia:
1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
° Pelanggaran: Pasal 4 ayat (3) menjamin kemerdekaan pers dan hak jurnalis untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Tindakan menghalangi wartawan memotret dan memblokir komunikasi adalah bentuk pembungkaman pers.
° Sanksi: Merujuk pada Pasal 18 ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan pers dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
° Pelanggaran: Anggaran pengadaan atau revitalisasi sekolah negeri masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Menolak memberikan transparansi menyalahi status sekolah sebagai Badan Publik.
° Sanksi: Pasal 52 menyebutkan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja menghambat, menghalangi, atau tidak menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.
Asas Hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Secara tata urutan perundang-undangan, aturan internal sekolah atau SOP PPID tingkat daerah berada jauh di bawah Undang-Undang. Menggunakan alasan SOP untuk menolak UU Pers adalah cacat logika hukum yang fatal.
Dunia pendidikan seharusnya menjadi episentrum moral, kejujuran, dan kepatuhan hukum. Sikap bungkam dan tindakan blokir yang dipertontonkan oleh manajemen SMAN 2 Cikampek justru memberikan contoh buruk serta mempertegas dugaan bahwa program revitalisasi tersebut sengaja disembunyikan di dalam ruang gelap tanpa pengawasan publik. (Dinros)
