Status ASN, Gaji “Bansos”: Ironi Guru PPPK Paruh Waktu Karawang, Dulu 2,7 Juta Kini Tinggal 1 Juta

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Mimpi ribuan tenaga honorer di Kabupaten Karawang untuk hidup lebih layak setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berubah menjadi kenyataan pahit.

Alih-alih mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, mereka justru terjebak dalam skema “paruh waktu” yang membuat pendapatan bulanan terjun bebas dibanding saat masih menjadi honorer.

Di Kabupaten Karawang, banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (tendik) yang kini resmi menyandang status PPPK paruh waktu, mendapati gaji mereka turun drastis dari angka Rp2,7 jutaan per bulan—saat masih honorer—menjadi hanya kisaran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta saja per bulan.

Dana BOS Hilang, Pendapatan Melayang
Akar masalah ini bermula dari pelarangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menambah honorer yang telah diangkat menjadi PPPK.

Saat masih honorer, mereka menerima upah dari APBD ditambah honor tambahan dari Dana BOS sekolah yang membuat penghasilan mereka tergolong “cukup”.

Namun, setelah mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP), aturan menjadi kaku: dana BOS kini difokuskan untuk operasional sekolah, bukan honor ASN.

“Ini ibarat keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Status ASN (PPPK Paruh Waktu) didapat, tapi kesejahteraan malah dikebiri,” ujar salah seorang guru honorer yang baru diangkat di wilayah Karawang.

Situasi ini semakin ironis ketika laporan mencatat beberapa tendik bahkan protes karena gaji yang diterima “imut”, hanya Rp650 ribu per bulan. Padahal, bidan desa PPPK paruh waktu di Karawang sempat mengeluhkan gajinya turun dari Rp3,4 juta menjadi Rp1 juta.

Bupati Karawang Janjikan Kenaikan, Tapi Belum Cukup

Menanggapi gejolak ini, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bupati Aep Syaepuloh sempat berupaya menaikkan honor PPPK paruh waktu guru menjadi Rp1,5 juta hingga Rp1,55 juta pada awal 2026.

Meskipun ada kenaikan dari angka Rp1 juta, jumlah tersebut masih jauh di bawah pendapatan mereka saat masih honorer (Rp2,7 juta).

Catatan Kritis: “Penyiksaan” Birokrasi
Kebijakan PPPK Paruh Waktu ini terkesan dipaksakan untuk menghapus status honorer, tanpa memikirkan matang-matang nasib perut para pejuang pendidikan di lapangan.

Status ASN Tanpa Jaminan Layak: Mengapa negara memberikan status ASN namun memberikan gaji di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten), bahkan di bawah pendapatan sebagai honorer?

Ketimpangan Daerah: Kebijakan penggunaan APBD dan Dana BOS yang berbeda-beda membuat PPPK paruh waktu di satu daerah bisa hidup layak, sementara di Karawang terjebak dalam himpitan ekonomi.

PPPK Paruh Waktu = Honorer Terselubung: Pekerjaan yang dilakukan seringkali tetap “penuh waktu” (full day), namun dibayar “paruh waktu”.

Jika tujuannya adalah peningkatan SDM, pemerintah—khususnya Pemkab Karawang dan Kemendikbudristek—seharusnya merumuskan kebijakan yang tidak memiskinkan pejuang pendidikan. Status boleh baru, namun kesejahteraan seharusnya tidak melulu menjadi isu yang ditunda.

Saat berita ini diturunkan, aspirasi para PPPK Paruh Waktu ini masih terus disuarakan, menunggu janji pemerintah untuk penyetaraan kesejahteraan. (Dien)