BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Alokasi Dana Desa (DD) di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan publik. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk beberapa pos kegiatan selama tahun anggaran 2023 hingga 2025 dinilai tidak wajar dan minim transparansi.
Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian adalah tingginya biaya pemeliharaan keramba ikan darat serta pembangunan sarana prasarana (sarpras) posyandu yang dilakukan berturut-turut.
Anggaran Keramba Ikan Mencapai Setengah Miliar Lebih
Berdasarkan laporan penggunaan dana desa, Desa Cengkong menggelontorkan dana fantastis untuk pemeliharaan keramba kolam ikan darat:
Tahun 2023: Dianggarkan sebesar Rp268,6 juta.
Tahun 2024: Mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp327,8 juta di tiga titik lokasi.
Total dana yang terserap untuk pemeliharaan kolam ikan dalam dua tahun saja mencapai lebih dari Rp596 juta.
“Anggaran pemeliharaan keramba yang menyentuh angka Rp300 juta lebih per tahun ini perlu dipertanyakan transparansinya. Masyarakat perlu tahu apakah output ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dari kas negara tersebut,” ujar Bah Utam, Ketua LSM Gibas Jaya Sektoril Purwasari.
Anggaran Posyandu dan APE PAUD Disorot
Selain sektor ketahanan pangan, sektor kesehatan dan pendidikan juga mencatatkan angka yang fantastis:
Sarpras Posyandu: Pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp228,6 juta untuk 4 titik, dan kembali dianggarkan pada 2025 sebesar Rp114,3 juta untuk 2 titik.
APE PAUD: Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) pada 2023 menelan biaya Rp131,6 juta hanya untuk 2 titik lokasi.
Penyertaan Modal BUMDes: Pada tahun 2025, desa berencana menyuntikkan modal sebesar Rp507,2 juta kepada BUMDes, nilai yang sangat besar untuk skala usaha desa.
Pjs Kades dan Perangkat Desa Saling Lempar Tanggung Jawab
Saat dikonfirmasi, Pjs Desa Cengkong, H. Oo, menegaskan bahwa dirinya baru menjabat dua minggu dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut.
“Silahkan konfirmasi kepada kepala desa lama, karena dia yang menggunakan anggarannya,” ujarnya.
Sementara itu, H. Nendi selaku Kasi Kesra Desa Cengkong mengaku khawatir salah dalam menjawab pertanyaan awak media. Ia berdalih belanja ketahanan pangan dan BUMDes bukan tupoksinya.
Awak media telah berusaha menemui mantan Kepala Desa Cengkong sebanyak dua kali, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Istrinya pun enggan memberikan nomor kontak mantan kepala desa tersebut.
Masyarakat Tuntut Transparansi SPJ
Masyarakat Desa Cengkong berharap adanya keterbukaan informasi dari Pemerintah Desa (Pemdes) Cengkong mengenai rincian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari kegiatan-kegiatan tersebut.
Hal ini penting guna memastikan Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan warga dan bukan sekadar formalitas penyerapan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, mantan Kepala Desa Cengkong belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penggunaan anggaran yang menjadi sorotan tersebut.
