BERITAJABAR.ID, Jakarta – Rentetan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), termasuk komitmen terhadap 11 pendulang emas di Yahukimo, kembali mengundang penyiaran luas. Para tokoh dari lembaga negara hingga pengamat mengingatkan pentingnya menolak segala bentuk propaganda OPM demi menjaga stabilitas dan keamanan Papua.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menanggapi klaim OPM bahwa korban pembunuhan adalah anggota militer.
“Dia (OPM) berpura-pura bahwa itu (korban) militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia (OPM) terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar HAM,” ujar Kristomei.
Penegasan serupa juga disampaikan oleh Komandan Kodim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo, yang menyebut bahwa korban bukanlah anggota TNI.
“Korban dipastikan bukan anggota TNI sehingga apa yang dinyatakan OPM adalah berita hoaks, bohong, atau tidak benar,” tegas Tommy.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan kecaman keras atas kekerasan yang terus dilakukan terhadap warga sipil.
“Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” tegas Puan.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan damai dan dialog inklusif harus menjadi prioritas untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Pendekatan militeristik hanya dinilai belum menyentuh akar masalah.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.
“Komnas HAM mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sipil terhadap warga sipil,” tutur Atnike.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini menilai tindakan KKB telah melewati batas kemanusiaan.
“Fakta bahwa korban adalah warga sipil menyatakan bahwa KKB telah melewati batas kemanusiaan,” ucap Amelia.
Analis intelijen Ngasiman Djoyonegoro menegaskan, KKB telah melanggar HAM berat.
“Sudah saatnya KKB menghentikan semua kekerasan dan pelanggaran HAM. Dukung pembangunan di Papua dengan baik,” pungkas Simon.
Seluruh elemen bangsa harus bersatu menolak kekerasan dan propaganda yang hanya memperkeruh suasana. Papua layak mendapatkan kedamaian dan keadilan secara berkelanjutan. [^]
[edRW]
