Sengkarut Data Bansos di Karawang: Menyoal Transparansi siks-NG dan Nasib Warga Desil 1 yang Terabaikan

BERITAJABAR.ID, Karawang – Jeritan warga miskin ekstrem kembali terdengar di tengah klaim digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digembar-gemborkan pemerintah. Oni, seorang warga Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, harus menelan kekecewaan mendalam setelah namanya mendadak “gaib” dari daftar penerima bansos sembako bulan ini. Padahal, pada bulan-bulan sebelumnya, ia rutin menerima bantuan beras desa yang menjadi tumpuan dapurnya tetap mengepul.

Ironi ini semakin menyengat ketika dilakukan pengecekan mandiri. Melalui sistem cek bansos online resmi milik Kementerian Sosial, nama Oni nyata-nyata masih terdaftar aktif sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tidak tanggung-tanggung, ia berada pada posisi Desil 1, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang seharusnya menjadi prioritas utama negara.

Misteri Hilangnya Data di Tingkat Desa

Hasil investigasi lapangan pada jumat 18/09/2026 mengungkap jurang pemisah yang lebar antara data pusat dan realita di tingkat desa. Saat dikonfirmasi di kantornya, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Desa Pulokalapa, Fatah, menunjukkan anomali yang membingungkan. Pada layar komputer operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) desa, nama Oni bersih tak berbekas.

“Saya hanya operator desa. Ketika datanya tidak ada, saya hanya bisa mengajukan ulang atau memasukkannya ke dalam daftar tunggu,” ujar Fatah sembari memperlihatkan bukti layar monitornya kepada awak media.

Pertanyaan kritisnya adalah: Bagaimana mungkin sistem digital yang terintegrasi bisa menyajikan dua data yang bertolak belakang dalam waktu yang bersamaan?

Dalih Klasik “Gagal Update” Aplikasi

Kondisi karut-marut ini diaminkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Lemahabang, Iqbal. Melalui pesan singkat WhatsApp, Iqbal mengakui adanya celah sistemik dalam pengelolaan data bansos ini.

“Memang, ada kasus seperti ini a, di Aplikasi SIKS-NG belum update, kadang diaplikasi lain sdh update. kl memang sumbernya Link nya sama dari Kemsos terkait Desil. Saran abdi Bisa jadi daftar tunggu pergantian a, atas nama tersebut,” ungkap Iqbal.

Pernyataan ini justru membuka kotak pandora masalah yang lebih besar. Jika semua aplikasi merujuk pada satu tautan dan sumber yang sama dari Kementerian Sosial, mengapa sinkronisasi data antar-platform bisa berjalan lambat dan timpang? Istilah “daftar tunggu pergantian” yang dilontarkan juga memicu kecurigaan baru: Apakah ada praktik bongkar pasang penerima manfaat sepihak di luar sistem formal?

Satu Logika, Dua Sistem: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Kasus Oni di Desa Pulokalapa ini memicu pertanyaan mendasar yang wajib dijawab oleh pemangku kebijakan: Apakah ada dua instansi berbeda yang saling tumpang tindih mengelola bansos ini tanpa komunikasi yang sehat?Bagi pejabat publik, hilangnya satu nama mungkin hanya dianggap sebagai kendala teknis atau masalah glitch aplikasi biasa. Namun bagi seorang warga Desil 1 seperti Oni, hilangnya nama tersebut berarti hilangnya kepastian pangan di atas meja makan mereka.

Sistem digitalisasi bansos dibangun untuk memotong birokrasi dan menciptakan efisiensi, bukan untuk menciptakan birokrasi baru yang membuat hak masyarakat miskin terkatung-katung. Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, hingga jajaran pemerintah desa tidak boleh saling lempar tanggung jawab berlindung di balik kata “belum update”. Sinkronisasi data mutlak dilakukan secara real-time dan transparan, karena perut rakyat tidak bisa menunggu pembaruan aplikasi. (Dinros)