Romli Atmasasmita Minta DPR Jernihkan Persoalan Syarat Pendidikan Gibran

JAKARTA, BERITAJABAR.ID — Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan perdebatan mengenai pembuktian dan kepastian hukum. Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menilai persoalan tersebut perlu dijernihkan melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.

Putusan MK pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon tidak serta-merta menyelesaikan seluruh perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Dalam materi pandangan Romli yang menjadi dasar pemberitaan ini, persoalan tersebut menyentuh hal mendasar dalam hukum tata negara, yakni kepastian bahwa setiap calon pejabat publik memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

“Putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan substantif mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan calon wakil presiden. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai bukti dan proses verifikasi dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan,” kata Romli dalam pernyataannya, Jumat (09/10/2026)

Persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut mensyaratkan calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Persoalan yang perlu diperjelas adalah bagaimana dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan diverifikasi oleh lembaga berwenang. Penilaian terhadap persoalan tersebut harus didasarkan pada dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada perdebatan politik.

DPR dan tanggung jawab konstitusional

Romli menilai DPR memiliki instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dua di antaranya adalah hak angket dan hak menyatakan pendapat, yang penggunaannya harus mengikuti persyaratan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Melalui hak angket, DPR dapat menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks persoalan syarat pendidikan Gibran, hal yang perlu dijernihkan adalah proses administrasi dan verifikasi dokumen yang menjadi dasar penetapan terpenuhinya persyaratan pencalonan.

Sementara itu, hak menyatakan pendapat dapat digunakan dalam keadaan yang memenuhi ketentuan konstitusional. Namun, penggunaan kedua hak tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh wakil presiden.

“DPR memiliki instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk hak angket dan hak menyatakan pendapat. Namun, penggunaannya harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku,” menurut pandangan Romli.

Pemakzulan memiliki tahapan ketat

Persoalan ini juga memunculkan pembicaraan mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi mengatur bahwa pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang ditentukan, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Proses tersebut bukan mekanisme otomatis. DPR harus terlebih dahulu menyatakan pendapat sesuai prosedur konstitusional. Pendapat itu kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dilakukan melalui MPR sesuai ketentuan UUD 1945.

Karena itu, persoalan persyaratan pendidikan tidak serta-merta menjadi dasar pemakzulan. Harus ada pembuktian mengenai dugaan pelanggaran yang sesuai dengan kategori dan prosedur dalam konstitusi.

“Mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bukan proses otomatis. Harus ada dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan konstitusi, pembuktian, dan prosedur yang telah ditetapkan. Prinsip negara hukum mengharuskan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang sah,” demikian rumusan pernyataan yang perlu diverifikasi kepada Romli.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut posisi seorang pejabat, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap proses pencalonan dan penegakan hukum. Kepastian mengenai persyaratan pejabat publik harus dibangun melalui pembuktian yang dapat diuji serta mekanisme yang menghormati kewenangan setiap lembaga negara.

“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan politik. Yang harus dijernihkan adalah fakta, bukti, dan kepastian hukum. DPR perlu menjalankan fungsi pengawasannya secara bertanggung jawab sesuai konstitusi,” demikian rumusan penutup yang dapat digunakan setelah dikonfirmasi kepada Romli. (SJS)