BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Program revitalisasi satuan pendidikan yang digelontorkan pemerintah pusat sejatinya bertujuan untuk meningkatkan mutu fasilitas sekolah melalui sistem swakelola. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) resmi, Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bersama pihak sekolah memegang tanggung jawab penuh—mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik, hingga pelaporan keuangan.
Artinya, P2SP wajib terlibat langsung dalam membelanjakan material, memilih pekerja, mengelola Buku Kas Umum (BKU), serta menyusun dokumen pertanggungjawaban dana bantuan. Aturan dengan tegas melarang keras penyerahan seluruh pekerjaan secara mutlak kepada pihak ketiga atau kontraktor.
Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik. Proyek revitalisasi di SDN Dayeuh Luhur III, Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang kini menjadi sorotan tajam lantaran diduga kuat menabrak aturan swakelola dan terkesan tidak transparan.
Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi, papan informasi (plang) proyek bernilai fantastis Rp 1.001.427.663 tersebut dinilai mengabaikan asas keterbukaan informasi publik. Plang nama proyek hanya mencantumkan total nominal anggaran tanpa merinci jenis atau item pekerjaan apa saja yang dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai minimnya informasi pada plang proyek, Nasim, selaku ketua Komite Sekolah yang juga menjabat sebagai Ketua P2SP, berdalih bahwa rincian tersebut merupakan konsumsi internal.
“Kalau ingin melihat jenis pekerjaan apa saja yang dibangun, itu ada di dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya),” kelit Nasim saat diwawancarai media.
Ketua P2SP “Lepas Tangan”, Diduga Dikerjakan Kontraktor
Kejanggalan paling krusial ditemukan saat Nasim membeberkan perannya dalam proyek ini. Alih-alih bertindak sebagai pelaksana swakelola yang bertanggung jawab atas pengadaan barang, ia mengaku buta arah mengenai perputaran uang dan material.
“Saya selaku komite sekolah sekaligus ketua P2SP, namun untuk pembelanjaan material saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mengawasi saja,” aku Nasim terus terang.
Pernyataan Ketua P2SP ini sinkron dengan kesaksian para pekerja di lokasi. Sistem pengupahan dan manajemen kerja diduga kuat telah dialihkan ke pihak luar (pihak ketiga), yang jelas-jelas menyalahi prinsip swakelola.
Seorang pekerja konstruksi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa mereka diupah oleh seorang mandor, bukan oleh komite sekolah atau P2SP.
“Kalau pekerja semuanya 11 orang pak. Orang sini (lokal) 6 orang, pekerja lainnya 5 orang dari Rengasdengklok. Kalau untuk pemasangan baja ringan lain lagi, itu orang Telagasari. Dan kalau yang bayar upah kerja dari mandor namanya Pak Priatna. Kalau untuk kontraktornya, saya tidak tahu namanya,” beber pekerja tersebut pada Senin (14/09/2026).
Pihak Sekolah Bungkam, Media Lakukan Penelusuran Lanjutan
Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media kepada Kepala Sekolah SDN Dayeuh Luhur 3 guna meminta kejelasan atas dugaan pemindahtanganan proyek swakelola ini ke pihak kontraktor tersembunyi. Namun, Kepala Sekolah enggan memberikan jawaban subtansial.
“Lagi di jalan arah ke PWK (Purwakarta),” jawab Kepala Sekolah singkat via pesan WhatsApp.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran juknis dan indikasi ketidaktransparanan anggaran ini.Demi menegakkan prinsip cover both sides (keberimbangan berita) dan keakuratan informasi, tim media akan terus melakukan penelusuran mendalam. Langkah selanjutnya adalah menyambangi Dinas Pendidikan serta dinas terkait di Kabupaten Karawang untuk mempertanyakan fungsi pengawasan operasional anggaran negara sebesar Rp 1 miliar ini agar tidak menjadi ajang bancakan oknum tertentu. (Dinros)
