BERITAJABAR ID, KARAWANG – Penyerapan anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan tajam. Proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN Kondangjaya III, Kecamatan Karawang Timur, terancam mangkrak akibat kelalaian pihak kontraktor dan lemahnya fungsi pengawasan di lapangan.
Proyek bernilai fantastis sebesar Rp396.190.000 yang dikerjakan oleh CV Safana Mandiri Persada ini diprediksi kuat tidak akan selesai tepat waktu. Berdasarkan dokumen kontrak, pengerjaan seharusnya berlangsung dari tanggal 31 Juli hingga 28 Oktober 2026. Namun, hingga menyisakan waktu 12 hari lagi menuju batas akhir masa kontrak, progres fisik di lapangan terpantau sangat minim. Pantauan awak media di lokasi menunjukkan baru ada aktivitas pengecatan yang dilakukan oleh pekerja.
Dugaan Kongkalikong dan Lemahnya Pengawasan
Keterlambatan ekstrem ini memicu dugaan adanya praktik “main mata” atau kongkalikong antara pihak kontraktor dengan perusahaan pengawas, yakni PT Senopati Multi Kreasi. Sebagai konsultan pengawas yang dibayar oleh negara, PT Senopati Multi Kreasi dinilai gagal total dalam menjalankan fungsi kontrol dan membiarkan deviasi minus pekerjaan membengkak hingga menjelang akhir masa kontrak.
Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh pihak sekolah. Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Sekolah SDN Kondangjaya III memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban apa pun terkait mandeknya proyek di lingkungan sekolahnya.
Praktisi Hukum: “Jangan Dibayar Penuh, Kami Siap Lapor Kejaksaan!”
Sengkarut proyek pendidikan ini mendapat respons keras dari praktisi hukum sekaligus Direktur Law Firm Merah Putih, Joen, S.H., M.H. Ia mendesak dinas terkait untuk bertindak tegas dan tidak melakukan pembayaran penuh atas proyek yang molor tersebut.
“Saya meminta kepada dinas, untuk CV tersebut kalau belum rampung pekerjaannya jangan dibayarkan. Karena diduga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan atau pekerjaannya molor. Pemerintah pun harus membayar sesuai progres yang dikerjakan,” tegas Joen saat dimintai keterangan.
Lebih lanjut, Joen menyatakan tidak akan tinggal diam melihat potensi kerugian negara akibat ketidakprofesionalan pihak ketiga ini. Ia berkomitmen untuk membawa kasus ini ke ranah hukum jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
“Saya akan kawal kasus ini dan siap melaporkan kasus ini ke kejaksaan,” pungkasnya dengan nada tegas.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Dinas Pendidikan maupun Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk memberikan sanksi tegas, mulai dari penalti denda harian hingga blacklist terhadap CV Safana Mandiri Persada dan PT Senopati Multi Kreasi yang dinilai tidak profesional dalam mengelola uang rakyat. (Dinros)
