BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN Cibadak 1, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, yang dibiayai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, kedapatan mulai berjalan tanpa adanya papan informasi proyek di lokasi kegiatan.
Saat tim media mendatangi lokasi pembangunan, terlihat aktivitas fisik sudah mulai berjalan. Sebanyak tiga orang pekerja tampak sibuk merakit rangka atap baja ringan. Di lokasi yang sama, ditemukan tiga orang wanita yang sedang memantau jalannya proyek. Salah satu dari mereka mengklaim sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang yang bertugas melakukan pengawasan.
Namun, keganjilan muncul saat awak media mempertanyakan keberadaan papan proyek atau papan informasi yang menjadi hak publik untuk tahu. Alih-alih terpasang sejak awal, salah satu oknum yang mengaku utusan dinas tersebut justru memberikan jawaban yang memicu tanda tanya besar.
“Belum pak, nanti besok mau dipasang. Saat ini sengaja mendahulukan pekerjaan agar cepat selesai, biar anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman,” cetusnya berdalih.
Argumen tersebut dinilai sangat keliru dan mencederai asas keterbukaan informasi publik. Secara regulasi dan teknis pelaksanaan, pemasangan papan nama proyek merupakan bagian dari pekerjaan persiapan (preliminary works) yang wajib hukumnya terpasang sebelum pekerja menyentuh material bangunan. Papan informasi tersebut harus diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat.
Tindakan mendahulukan pekerjaan fisik dengan menunda pemasangan papan informasi memicu pertanyaan kritis: Apakah kenyamanan siswa dijadikan tameng untuk menutupi nilai kontrak, nama kontraktor pelaksana, waktu pengerjaan, dan asal-usul anggaran?
Publik berhak tahu berapa besar uang rakyat yang digelontorkan untuk rehab ruang kelas di SDN Cibadak 1 ini. Transparansi bukan opsi yang bisa ditunda “sampai besok”, melainkan kewajiban hukum yang melekat sejak hari pertama proyek dimulai. Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan pihak rekanan sepatutnya memberikan contoh yang baik, bukan malah mempertontonkan praktik lapangan yang menabrak aturan administrasi dasar. (Dinros)
