Pers KPK Tipikor Bakal Laporkan Mantan Kades Cengkong ke Kejati Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Alokasi Dana Desa (DD) di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, kini berbuntut panjang. Lembaga Pers KPK Tipikor bersama Badan Advokasi Indonesia (BAI) menyatakan akan segera melaporkan mantan Kepala Desa Cengkong ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terkait dugaan penyelewengan anggaran ketahanan pangan dan infrastruktur tahun anggaran 2023-2025.

Pada Rabu (22/4/2026), Haji Entang, Penasehat Pers KPK Tipikor sekaligus Ketua Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPC Karawang, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan kajian mendalam terhadap laporan penggunaan dana tersebut.

“Kami menemukan banyak kejanggalan dalam alokasi anggaran yang sangat tidak logis. Sebagai bentuk fungsi pengawasan dan bantuan hukum bagi masyarakat, BAI Karawang bersama Pers KPK Tipikor akan menyerahkan bukti-bukti ini ke Kejati. Kami tidak akan membiarkan hak masyarakat desa dirampok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Haji Entang dalam keterangannya.

Anggaran Keramba Ikan Menembus Setengah Miliar

Fokus utama pelaporan adalah program ketahanan pangan berupa pemeliharaan keramba ikan darat dengan angka yang fantastis:

Tahun 2023: Dialokasikan sebesar Rp268,6 juta.

Tahun 2024: Melonjak menjadi Rp327,8 juta di tiga titik lokasi.

Total: Lebih dari Rp596 juta terserap hanya untuk pemeliharaan dalam dua tahun.

Posyandu dan BUMDes Jadi Sorotan

Selain ketahanan pangan, beberapa proyek lain juga mencatatkan angka yang mencurigakan:

Sarpras Posyandu: Total Rp342,9 juta dianggarkan berturut-turut pada 2024 dan 2025.

APE PAUD: Pengadaan alat peraga edukasi tahun 2023 menelan Rp131,6 juta hanya untuk 2 lokasi.

Modal BUMDes: Penyertaan modal tahun 2025 mencapai Rp507,2 juta.

Pemdes Saling Lempar Tanggung Jawab

Kondisi di internal Pemerintah Desa Cengkong pun memanas. Pjs Kepala Desa, H. Oo, yang baru menjabat dua minggu, menyatakan tidak tahu-menahu soal penggunaan dana tersebut dan meminta awak media langsung mengonfirmasi kepada mantan kepala desa selaku pengguna anggaran.

Haji Entang menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab di internal desa. “Ketertutupan ini justru memperkuat dugaan adanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Kami akan kawal proses hukum ini sampai tuntas di Kejati,” tambahnya.

Poin Penting: Masyarakat menuntut pembukaan rincian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk memastikan Dana Desa digunakan sesuai peruntukannya, bukan sekadar formalitas penyerapan anggaran. (DinRos)