Wacana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur Semakin mendekati realisasi. Bukan hanya sistem tata kota yang bakal maksimal, namun juga penyerapan tenaga kerja, sehingga mampu menyejahterakan masyarakat.
Sulit membayangkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara,  ketika mendengar kalimat tersebut pertama kali diucapkan. Wacana-wacana semacam ini tentunya merupakan sebuah Mega proyek yang harus melewati sejumlah pertimbangan, perencanaan, yang mencakup permasalahan sensitif. Termasuk pembebasan lahan. Jadi bukan seperti menggosok teko ajaib yang tiba-tiba begitu saja.
Bergulirnya pemberitaan terkait pemindahan IKN (Ibu Kota Negara), kembali menuai pro kontra. Padahal pemindahan Ibu Kota Negara memiliki banyak keuntungan. Oleh sebab itu, mari dukung sepenuhnya pelaksanaan proyek besar dengan sejuta manfaat ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi telah mengumumkan keputusan pemerintah guna memindahkan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan juga sebagian kabupaten Kutai Kartanegara.
Jokowi menyatakan, jika beban di Jakarta serta pulau Jawa sudah overload. Dengan demikian, pihaknya memutuskan ibu kota baru harus di luar pulau Jawa. Menurut paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam acara Youth Talks Agustus 2019 silam. Dalam acara tersebut juga dipaparkan beberapa alasan mengapa pula Jawa tak masuk kriteria. Meliputi;
Pertama, Kepadatan Penduduk Jawa sudah begitu tinggi. Disebutkan dalam SUPAS (Survei Pendidikan Antar Sensus) sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia berada di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau lain persentasenya di bawah 10 persen, kecuali di Pulau Sumatera.
Berdasarkan data, Penduduk Sumatera sebesar 21,78 persen dari total keseluruhan masyarakat Indonesia, dengan jumlah sebanyak 56.932.400 jiwa. Di Kalimantan sendiri malah justru hanya 6.05 persen dengan penduduk 15.801.800 jiwa. Bahkan, persentase paling kecil ialah Maluku dan Papua yang hanya mencapai angka 2.72 persen saja, yakni 7.103.500 jiwa.
Alasan kedua ialah  Kontribusi ekonomi terhadap PDB. Jokowi menilai harus segera menghapuskan "Jawasentris", yang memiliki PDB sangat mendominasi dan pulau lainnya mesti digenjot. 
Dirunut dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa mencapai angka 58,49 persen. Jumlah yang sangat besar kan. Sementara wilayah lainnya berada dibawah Pulau Jawa.
Alasan ketiga ialah, Darurat ketersediaan air. Ketersediaan air bersih inilah yang menjadi fokus pemerintah dalam menentukan ibu kota baru. Krisis atau darurat air ini diperkuat dari data PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tahun 2016 pernah mengalami krisis air yang lumayan parah. Ada pula yang masuk dalam kategori air berwarna kuning. Yakni, artinua mengalami tekanan ketersediaan air, misalnya di wilayah Jawa tengah.
Untuk Jawa Timur, terdapat indikator berwarna oranye yang berarti mengalami kelangkaan air. Dan di Jabodetabek mengalami kelangkaan mutlak dengan indikator warna merah. Ada sih indikator air yang bersih dan sehat dengan simbol hijau. Yakni di wilayah Gunung Salak hingga ujung kulon.
Alasan keempat ialah, konversi lahan di Jawa lebih unggul. Hasil modelling KLHS oleh Bappenas 2019 silam menunjukkan bahwa konversi lahan terbesar terjadi di wilayah pulau Jawa. Sedangkan untuk proporsi konsumsi lahan terbangun melebihi Kalimantan. Disebutkan hingga 5 kali lipatnya 
Tak menampik proporsi lahan terbangun di Jawa lebih besar. Yakni di kisaran angka sebesar 48,41 persen. Namun, kemudian  berkurang menajdi sekitar  46,49 persen saja di tahun 2010. Prediksinya lahan terbangun di Jawa bakal muncul. menyusul wacana pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah.
Hal lain yang dijadikan pertimbangan ialah kualitas udara kota Jakarta terburuk no 10 didunia. Bukankah sudah saatnya berbenah, berbaikan dengan alam yang bakal kita wariskan ke anak cucu. Bukan Masalah pro kontra ya, tapi keberlangsungan manusianya juga perlu diperhatikan. Di samping itu, penyerapan tenaga kerja baru yang berasal dari wilayah lokal juga turut diprioritaskan. Dengan tetap mengedepankan tata kota yang asri dan alami sebagai ruang terbuka hijau. Juga harapan kedepannya ialah perwujudan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Mari, dukung pelaksanaan pembangunan ibu kota baru dengan masa depan yang lebih maju!

)* Penulis adalah pengamat sosial politik