Pemerintah Targetkan 350 Ribu Unit Rumah Subsidi Pada Tahun 2025

BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah bersubsidi pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan bagi masyarakat rendah (MBR), sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan subsidi kuota rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

“Dari tadi 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah NKRI Indonesia, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap,” kata Maruarar.

Menurut Maruarar, pembangunan 350 ribu rumah ini akan menciptakan lapangan kerja yang luas di seluruh Indonesia.

Kalau langsung bangun 100 unit, bisa buka lapangan pekerjaan cukup banyak ya. Tiga bulan kita bisa (bangun) 100-200 unit selesai, jelasnya.

Selain itu, Kementerian PKP dan Asosiasi Pengembang Perumahan Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) siap membentuk kelompok kerja khusus untuk menyusun skema pembiayaan perumahan sewa beli atau rent to own (RTO) bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

Tenaga Ahli Menteri PKP, Endang Kawidjadja mengatakan skema baru yang diusulkan pengembang tersebut diharapkan menjadi bagian penting untuk mendorong tercapainya Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Apalagi program tersebut merupakan prioritas nasional.

“Kementerian PKP sangat mendukung skema RTO yang mengusulkan asosiasi pengembang Apersi,” ujar Endang.

Menurut Endang, Kementerian PKP akan segera membentuk tim kerja (Pokja) terkait skema pembiayaan sewa beli tersebut.

“Kami akan membentuk Tim Pokja supaya bisa lebih memaangkan rent to own, karena masih banyak yang harus dibahas dan dicari solusinya,” ungkapnya.

Menurut Endang, Skema rent to own berpotensi menjadi solusi strategi dan saat ini tengah dimatangkan agar segera siap diimplementasikan. Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang bertempat rendah di dalam pemilikan rumah yang tidak tetap atau menghalangi Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk tetap dapat mencicil membeli rumah.

“Dalam dua minggu hasilnya harus lapor ke Pak Menteri lagi. Mudah-mudahan pada saat itu sudah lebih komplit program RTO ini bisa berjalan. Langkah ini dirancang untuk memaksimalkan manfaat program bagi masyarakat,” jelas dia.

Dengan langkah ini, pemerintah optimistis backlog perumahan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah yang layak, aman, dan nyaman.