Pemerintah Siapkan 197 Titik Hunian Tetap di Sumatra untuk Para Korban Bencana

BERITAJABAR.ID, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 197 titik pembangunan perumahan tetap bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di wilayah Sumatera. Hunian tetap tersebut akan dibangun di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, khususnya bagi korban banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan seluruh tahapan pembangunan perumahan tetap telah dipersiapkan secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design (DED), hingga tahapan lelang dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473 hektar, di Sumatera Utara 58 hektar, dan di Sumatera Barat 53 hektar. Khusus Aceh, dari 153 titik lahan yang diusulkan, total daya tampungnya mencapai 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah kami verifikasi dan dinyatakan layak,” kata Maruarar.

Ia menerangi, dari total 197 titik yang disiapkan, sebanyak 153 titik berada di Aceh, 16 titik di Sumatera Utara, dan 28 titik di Sumatera Barat. Seluruh lokasi tersebut diproyeksikan menjadi kawasan perumahan tetap yang bersifat permanen, bukan sekedar perumahan sementara.

 

Menteri PKP menegaskan perumahan tetap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari potensi bencana seperti banjir, tsunami, dan longsor. Kedua, lahan tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, lokasi hunian harus dekat dengan pusat aktivitas dan ekosistem kehidupan masyarakat.

“Lokasinya harus aman dari banjir, tsunami, atau longsor. Lahan juga harus bersih secara hukum dan dekat dengan ladang, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Maruarar mendorong percepatan proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menargetkan pembangunan perumahan tetap di berbagai titik tersebut dapat mulai dilaksanakan pada Februari 2026.

 

Selain aspek teknis, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional dalam penanganan pascabencana. Menurut Maruarar, keseragaman data menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan tetap berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini penting agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi,” ujarnya.

 

Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, jumlah rumah terdampak bencana di wilayah Sumatera mencapai sekitar 189.308 unit. Kondisi tersebut menjadi dasar percepatan pembangunan perumahan tetap agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah yang aman, layak, dan mendukung keinginan kehidupan sosial serta ekonomi. #