BERITAJABAR.ID - Setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka sebagian masyarakat berdemo untuk menentangnya. Mereka menuudh pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Padahal itu salah, karena sebelum UU ini disahkan, pemerintah sudah beberapa kali bertemu dengan perwakilan rakyat. Adaya pertemuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah sebenarnya sudah mendengar aspirasi publik tentang UU Cipta Kerja.

Omnibus law UU Cipta Kerja adalah gebrakan baru dari Presiden Jokowi, karena mengatur berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, pertanian, hingga investasi. Peraturan lama diubah drastis dan birokrasi juga dipangkas. Namun walau tujuannya baik, UU Cipta Kerja nyatanya masih diprotes oleh beberapa kalangan.

Mereka yang tak setuju tentang UU ini beralasan bahwa omnibus law tidak pro rakyat. Padahal mereka tidak membaca naskah UU yang asli dan tebal sekali, namun hanya termakan hoax. Pemerintah juga telah melakukan rapat berkali-kali sebelum UU ini disahkan. Jadi tidak benar jika ada tuduhan bahwa naskah UU Cipta Kerja dikebut bagai tahu bulat yang digoreng dadakan.

Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, Menteri Mahfud MD juga mempersilakan perwakilan buruh untuk bertemu dengannya. Tujuannya agar mereka bisa menyampaikan aspirasi terkait dengan UU tersebut. Jika ada pertemuan dengan menteri, maka para buruh bisa memberi masukan, bagian mana dari draft UU tersebut yang tidak disetujui.

Di lain waktu, perwakilan dari serikat buruh juga sudah beraudensi dengan baleg DPR. Mereka mengeluarkan uneg-uneg  tentang klaster dalam UU Cipta Kerja, dan para wakil rakyat mengetahui kegelisahan para buruh. Masukan dari mereka sangat baik agar si Undang-Undang tidak hanya pro pada 1 pihak, tapi menguntungkan banyak orang.

Namun sayangnya setelah pertemuan itu, para buruh seakan lupa dan melakukan demo untuk menentang UU Cipta Kerja. Padahal unjuk rasa saat musim corona tentu membahayakan nyawa mereka dan melanggar protokol kesehatan. Saat mereka diusir aparat, malah emosi dan menganggap pemerintah arogan.

Padahal pelarangan ini demi kesehatan mereka dan lingkungannya. Daripada berdemo menentang UU Cipta Kerja, bukankah bisa menyampaikan aspirasi dengan baik-baik? Misalnya ada perwakilan dari serikat buruh yang bertemu dengan pejabat atau Presiden, dan menyampaikan protesnya.

Jika ada pertemuan seperti itu, maka kesalahpahaman akan diluruskan. Mereka jadi paham mengapa ada klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law, karena tujuannya untuk merevisi UU ketenagakerjaan dan membuatnya lebih baik lagi. Jadi bukan untuk menjerumuskan para buruh dan menguntungkan investor dan pengusaha.

Ketika pendemo gagal menemui Presiden, karena beliau ada jadwal lain, jangan emosi. Toh masih bisa menyampaikan aspirasi melalui media sosial beliau, yang kolom komentarnya terbuka. Bisa jadi Presiden Jokowi adalah satu-satunya pimpinan RI-1 yang membaca masukan dari rakyatnya lewat Instagram.

Presiden juga langsung menjelaskan tentang UU Cipta Kerja, setelah demo 3 hari berturut-turut, oktober lalu. Saat ini ada banyak hoax yang berkembang tentang omnibus law, dan Presiden menjelaskannya dengan rinci. Jadi masyarakat jangan emosi, karena pemberitaan di media sosial dan koran elektronik bisa simpang siur.

Bahkan Presiden juga memperbolehkan rakyat menggugat UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Izin untuk menyampaikan judicial review ke lembaga pengadilan tertinggi ini tentu sangat jarang ada di Indonesia, dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak arogan. Namun mau mendengarkan aspirasi rakyat dan memperbolehkan mereka menempuh jalur hukum.

Saat pemerintah sudah membuka pintu aspirasi untuk rakyat, maka manfaatkan dengan baik. Sampaikan protes dengan santun, karena jika emosi akan kurang jelas maksudnya. Kita harus menghadapinya dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang panas. Jangan malah nekat berdemo untuk menentang omnibus law UU Cipta Kerja, karena beresiko tertular corona.

Oleh : Made Raditya )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini