BERITAJABAR.ID - Pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya dalam rangka mengantisipasi adanya kemungkinan lonjakan kedatangan orang asing menjelang puncak pelaksanaan KTT G20 di Bali.

Puncak penyelenggaraan Presidensi G20 akan segera dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang di Bali. Untuk mempersiapkan acara puncak itu agar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) langsung melakukan sejumlah langkah, utamanya dalam rangka mengantisipasi lonjakan orang asing.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Polisi Andap Budhi Revianto menyatakan bahwa upaya pertama yang dilaksanakan adalah dengan melakukan peningkatan layanan saat keluar dan masuk untuk orang asing di bandara. Bukan tanpa alasan hal tersebut dilakukan, pasalnya memang agar tidak terjadi penumpukan maupun kepadatan di sana. Maka dari itu pihak Kemenkumham rencananya akan mempersiapkan beberapa konter tambahan di samping konter reguler.

Lebih lanjut, Komjen Pol Andap Budhi menambahkan bahwa akan disiapkan sebanyak tiga buah konter yang memang secara khusus untuk melayani seluruh penyelenggaraan Presidensi G20, termasuk juga dilengkapi dengan adanya sebanyak 13 konter layanan reguler. Apabila ketika sudah dilaksanakan dan ternyata masih saja terjadi penumpukan, pihaknya akan melakukan upaya antisipasi dengan mengalihfungsikan empat konter reguler menjadi konter untuk seluruh delegasi G20 yang datang ke Bali.

Dengan adanya peningkatan jumlah konter di bandara tersebut, maka juga secara otomatis jumlah petugan layanan imigrasi pun akan ditambahkan bahkan menjadi dua kali lipat jumlahnya. Tidak cukup sampai di sana, namun mengenai sarana dan prasarana serta perangkat pendukung lainnya pun akan ikut ditingkatkan.

Selanjutnya, masih terkait dengan upaya mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung, maka jumlah petugas di bagian imigrasi tentunya akan ditambahkan. Sejauh ini data menunjukkan bahwa secara organis terdapat sekitar 32 orang petugas layanan imigrasi di Bali.

Namun untuk menyambut gelaran puncak KTT G20 pada bulan November 2022 tersebut, maka akan terjadi penambahan dalam institusi tersebut hingga menjadi 64 orang. Termasuk juga di dalamnya akan disediakan perangkat pendukung seperti komputer dan lain sebagainya yang ditambahkan sesuai dengan jumlah petugas yang tersedia, yakni akan menjadi 64 paket unit.

Bahkan nantinya bukan hanya sekedar paket unit komputer semata, namun akan disediakan sekitar 10 mobile unit yang akan ditempatkan di sejumlah titik pos, termasuk diantaranya adalah pos VVIP serta penempatannya di terminal kedatangan. Sekjen Kemenkumham tersebut pun menambahkan bahwa untuk lebih memastikan agar seluruh layanan terus berjalan dengan lancar, maka pelayanan keimigrasian bahkan akan terus dikawal mulai dari kedatangan seluruh delegasi G20 hingga pada kepulangan mereka termasuk beserta para rombongannya.

Dengan tegas dirinya menyatakan bahwa akan memastikan seluruh delegasi G20 bisa memperoleh layanan keimigrasian yang baik, bahkan mulai dari kedatangan mereka hingga sampai pada kepulangan mereka. Lebih lanjut, akan dilakukan pula pengawasan yang jauh lebih ketat untuk bisa memantau serta mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan visa atau overstay.

Sehingga memang sangat penting dilakukannya pengawasan, khususnya kepada orang-orang asing. Beberapa hal yang pasti dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan mengenai durasi izin waktu. Kemudian nanti, setelah penyelenggaraan KTT G20 selesai, maka seluruh tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap orang asing akan secara intensis kembali melaksanakan tugas-tugas mereka.

     Komjen Pol Andap Budhi juga menambahkan bahwa upaya peningkatan pelayanan terhadap orang asing tersebut lantas bukanlah berarti sama dengan memperlemah pengawasan terhadap keberadaan mereka. Justru sebaliknya, tim yang sengaja dibentuk untuk melakukan pengawasan tersebut akan ditugaskan untuk jauh lebih intensif melakukan pekerjaan mereka, utamanya mengawasi supaya tidak terjadi upaya penyalahgunaan visa.

Bahkan, agar menjamin pelaksanaan tugas pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan sangat lancar, pihak Kemenkumham sendiri langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri dan juga Pemerintah Daerah. Dengan adanya penguatan koordinasi secara integratif tersebut tentunya tugas pengawasan akan menjadi jauh lebih mudah dilakukan secara efektif dan efisien demi kelancaran keberlangsungan KTT G20 di Bali, Indonesia.

Di sisi lain, Kemenkumham sebelumnya juga melakukan serangkaian acara doa bersama untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia. Doa bersama dipimpin oleh lima pemuka agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha, serta diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham.

Memang kelancaran penyelenggaraan KTT G20 menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dijamin, pasalnya hal tersebut juga tentunya akan berpengaruh kepada bagaimana citra Indonesia di mata dunia. Jika bangsa ini mampu dengan sangat sukses mengawal keberlangsungan kongres internasional bergengsi, maka dunia pun akan melihat dan jauh lebih percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya demi mengantisipasi adanya lonjakan kedatangan orang asing menjelang puncak pergelaran KTT G20.

 Oleh : Alula Khairunisa )* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara