BERITAJABAR.ID, KARAWANG – Proyek pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulojaya yang berlokasi di perbatasan Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan. Bangunan milik Yayasan Bumi Langit Digjaya tersebut diduga kuat melanggar aturan tata ruang dan keselamatan jalan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, struktur bangunan SPPG tersebut memakan hampir seluruh bahu jalan dan hanya menyisakan ruang sekitar 30 sentimeter. Kondisi ini dinilai membahayakan pengguna jalan dan melanggar regulasi teknis jalan raya.
Tabrak Peraturan Menteri PU
Penempatan bangunan yang memakan bahu jalan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan. Dalam aturan tersebut, bangunan utilitas maupun struktur lainnya wajib berada di luar bahu jalan atau trotoar, dengan jarak minimal 1 meter dari tepi luar bahu jalan.
Selain itu, secara umum perencanaan wilayah menetapkan Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimal 3 hingga 5 meter dari as jalan demi keamanan dan pengembangan infrastruktur di masa depan.
Janji Manis Pemilik yang Belum Terbukti
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media pada Kamis, 9 April 2026. Melalui pesan singkat WhatsApp, pihak pemilik dari Yayasan Bumi Langit Digjaya sempat menjanjikan akan melakukan pembongkaran mandiri.
“Pihak pemilik berjanji pada Sabtu, 11 April 2026, bangunan akan dipindahkan mundur, terutama bagian gerbang pagar depan,” ujar salah satu awak media yang melakukan peliputan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, janji tersebut tidak terealisasi. Di lokasi pembangunan, belum tampak adanya aktivitas pembongkaran atau pemindahan material bangunan yang menjorok ke jalan tersebut.
Respons Otoritas Terkait
Dugaan pelanggaran ini pun telah sampai ke telinga legislatif. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, H. Budianto, saat dimintai tanggapannya pada tanggal yang sama, sempat menanyakan detail identitas pengelola. Meski nama Yayasan Bumi Langit Digjaya telah disampaikan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi lebih lanjut atau langkah konkret dari pihak DPRD.
Di sisi lain, respons mengejutkan datang dari pihak kecamatan. Kepala Satpol PP Kecamatan Lemahabang saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon whats App mengaku tidak mengetahui adanya masalah tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa persoalan itu bukan merupakan tanggung jawab pihaknya.
Hingga saat ini, pihak pemilik maupun otoritas terkait di Kabupaten Karawang belum memberikan klarifikasi terbaru mengenai kelanjutan penertiban bangunan yang melanggar aturan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersikap tegas agar pembangunan di Karawang tidak mengabaikan keselamatan publik dan aturan hukum yang berlaku. (DinRos)
